Gaji PNS Muslim Dipotong Zakat, Din: Belum Ada Landasan Hukumnya

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menanggapi soal wacana pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) untuk zakat sebesar 2,5%. Din berpendapat kebijakan pemerintah terkait hal tersebut harus sesuai aturan.

"Apapun yang akan dilakukan pemerintah harus berdasarkan hukum apakah sudah ada hukum UU atau tidak tentang itu, sepengetahuan saya belum ada maka harus disiapkan dulu landasan hukumnya. Setuju nggak DPR? Tentu kalangan Islam ada berbeda pendapat. Tapi ada yang tidak setuju demikian sudah dilakukan oleh ormas, masyarakat, nggak usahlah negara ikut mengurus hal-hal seperti itu," kata Din di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Baca juga: Gaji PNS Dipotong Zakat, Sandi: Di DKI Masih Sukarela

Din yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) itu mengatakan urusan zakat seluruh masyarakat Indonesia tak mesti diatur oleh negara. Namun, bila untuk PNS muslim, dia menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah.

"Kalau saya ditanya seperti itu negara nggak usahlah urus seperti itu. Tapi yang jelas PNS Muslim itu silakan lah itu punya negara, tapi kalau semuanya biarlah menjadi masyarakat Islam lewat ormas Islam," imbuhnya.

Kemenag saat ini sedang menyelesaikan aturan mengenai pemotongan gaji PNS untuk membayarkan zakat. Di mana, prosesnya dalam tahap pematangan draf, nantinya aturan ini tertuang dalam Perpres.

Pemotongan 2,5% juga diberlakukan kepada para PNS muslim dan tidak diberlakukan secara wajib. Sehingga, para PNS muslim juga masih boleh jika tidak ingin memanfaatkan fasilitas kemudahan tersebut.

(knv/idh)