Din: Kalau Politik Tak Dinafasi Oleh Etika Agama, Dia Liar

Jakarta - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin mengatakan politik tak bisa jauh dari nilai-nilai agama. Menurut Din, politik tak masalah jika dikaitkan dengan agama asalkan pada tataran substansi.

"Politik tidak bisa jauh dari agama, kalau politik tidak dinafasi oleh etika agama dia liar. Pancasila kita memberi tempat yang terhormat bagi agama. Maka tidak ada masalah agama dikaitkan dengan politik, agama dikaitkan dengan negara, tapi harus pada tingkat susbtansi, pada tingkat etika moralitas saja," kata Din di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Din mengakui di kalangan internal umat Islam, ada yang berbeda pendapat mengenai hubungan agama dan politik. Kata Din, sebagian orang Islam menganggap setiap aspek harus disematkan kata Islam. Namun beberapa pihak lain menilai hubungan politik dan Islam hanya di level moral saja.

"Persoalannya bagaimana hubungan agama dan politik itu di kalangan umat Islam umpamanya, ada yang memilih hubungannya itu cenderung formalistik legalistik, sehingga dalam sesuatu perlu diberi nama Islam, tapi tidak sedikit bahkan banyak yang mempunyai pemahaman hubungan itu bersifat substantif yaitu etika agama harus kita sumbangkan untuk politik," tuturnya.

Tak hanya di internal umat Islam, Din menyebut perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan politik juga terjadi antarumat agama. Dia mencontohkan perbedaan umat Islam dengan Kristen dalam memandang hal tersebut.

"Saya paham, saya mendengar, banyak yang mempersolakan hubungan agama dan politik. Dari masing-masing agama mungkin ada perbedaan, ada agama yang memisahkan agama dan politik. Tapi ada agama saya sebut saya, kristen, katolik, itu menganut pemisahan antara agama dan gereja. Tapi Islam memandang ada hubungan yang erat, ada kesatuan. Karena Islam berpangkal pada tauhid yang menyatukan. Yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk politik," tuturnya.

Namun terlepas dari perbedaan itu, Din meminta masyarakat jeli dalam mengartikan politisasi agama. Bagi Din, tidak semua pengaitan agama dan politik bisa disebut politisasi agama.

"Saya kira ini nanti bisa menjadi pembahasan kita setuju jangan mengaitkan agama dengan politik itu secara tidak benar melalui politisasi agama tapi tidak semua pengaitan agama dengan politik itu bersifat politisasi boleh jadi kontekstualisasi. boleh jadi bersifat substansialisasi yaitu menyumbang subtansi etika agama untuk politik," imbuh mantan Ketum PP Muhammadiyah itu.

Selain itu, Din juga bicara soal pemimpin yang harus merangkul semua agama. Din meminta semua pemimpin di seluruh Indonesia agar bisa menjadi pengayom bagi seluruh kalangan umat beragama.

"Jadi siapapun agama, siapapun ia memilih dia akan merangkul semua apapun agamanya, kalau dia kepala daerah muslim harus melayani yamg nonmuslim, begitu juga sebaliknya," tuturnya. (knv/idh)