Titip ke Moeldoko, Gerindra Minta Menteri Jokowi Tak Rangkap Jabatan

Tsarina Maharani - detikNews
Rabu, 07 Feb 2018 18:08 WIB
Moeldoko rapat di Komisi II DPR. (Tsarina Maharani/detikcom)
Moeldoko rapat di Komisi II DPR. (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko diminta Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo. Pesan itu adalah imbauan kepada Jokowi agar menterinya tidak rangkap jabatan.

"Janji beliau tak ada rangkap jabatan. Tapi akhirnya dalam pelaksanaannya ada yang merangkap jabatan. Dia menjawab karena kabinet waktunya tinggal tersisa sedikit lagi. Perlu waktu konsolidasi lagi, itu sulit katanya," kata Riza saat rapat dengar pendapat bersama Moeldoko dan jajarannya di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan Jokowi telah melanggar UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UU itu, kata Riza, disebutkan bahwa seorang menteri tidak boleh memimpin organisasi yang dibiayai oleh negara.


"Saran saya agar ini disampaikan kepada Pak Presiden. Karena ini ternyata melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 22. Seorang menteri merangkap jabatan memimpin organisasi yang dibiayai oleh APBN," jelasnya.

Ia mendesak Moeldoko menyampaikan hal itu kepada Jokowi. "Karena Bapak ini dekat dengan Presiden, mungkin Presiden tidak tahu dan tidak mengerti ada aturan UU ini," tambah Riza.

Pernyataan ini kemudian langsung disela oleh Ketua Komisi II Zainuddin Amali, yang merupakan anggota F-Golkar. Ia pun meminta Riza menyudahi pendapatnya.


"Saya kira cukup, ya," kata Amali.

Riza menuruti dan segera menutup pembicaraan. "Saya kira itulah. Tolong sampaikan kepada beliau," ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini ada dua menteri Jokowi yang merangkap jabatan, yakni Menperin yang juga Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Mensos yang juga Korbid di Golkar, Idrus Marham. Padahal saat awal menjabat, Jokowi tidak setuju ada menteri yang merangkap jabatan. (tsa/elz)