Idrus Buka-bukaan soal Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Jakarta - Idrus Marham mengomentari soal adanya rangkap jabatan menteri yang berasal dari Golkar di Kabinet Kerja. Idrus yang menjabat sebagai Menteri Sosial ini mengatakan yakin kondisi tersebut tak mengganggu kerja.

"Kita harus melihat, sebenarnya, posisi di partai dengan kabinet sebenarnya ini kan saling mendukung. Saling memperkuat. Dan saya punya keyakinan itu tak saling mengganggu," kata Idrus saat diwawancarai di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Baca juga: 2 Menteri Golkar Rangkap Jabatan, NasDem: Kalau Kami Konsisten

Menurutnya, di Golkar sudah ada pembagian peran yang diatur dalam sistem partai berlambang pohon beringin tersebut. Dia kembali mengatakan adanya rangkap jabatan tersebut tak akan mengganggu kerja dirinya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kerja di pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Airlangga ditetapkan sebagai Ketum setelah melalui Munaslub pada Rabu (20/12/2017) lalu.

Baca juga: Airlangga-Idrus Rangkap Jabatan Parpol, PDIP Yakin Jokowi akan Adil

"Apalagi Golkar, Golkar itu sistemnya sudah jalan. Distribusi peran, delegation of authority yang sudah diatur dalam sistem. Maka, meskipun Pak Airlanga menjabat ketum dan Menteri Perindustrian, tak akan mengganggu kinerja baik di kementerian maupun Golkar," ucap Idrus yang kini menjabat sebagai Korbid Kelembagaan DPP Golkar.

Soal rangkap jabatan ini, Wakil Ketua DPR menilai rangkap jabatan menteri ini sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai Jokowi seperti menjilat ludah sendiri.

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Menteri Rangkap Jabatan, PAN: Mesti Tahu Diri

"Artinya seperti waktu itu Presiden menjilat ludahnya sendiri, gitu," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1).

"Kalau dulu Presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh, saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan," lanjutnya.

Baca juga: Airlangga-Idrus Rangkap Jabatan, KSP Moeldoko: Tak Usah Khawatir

Selain itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mengkritik Presiden Jokowi karena banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan dengan jadi pengurus di partai. Dia mengingatkan seharusnya Jokowi memegang teguh komitmennya.

"Pertama, kalau kepengurusan Golkar, itu kan hak internal Golkar. Kami harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, itu adalah masalah internal Golkar dan pemerintahan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1). (jbr/van)