Belum Sepakat soal Kursi Pimpinan DPR/MPR, Baleg Kembali Rapat

Jakarta - Badan Legislasi DPR kembali menggelar rapat pembahasan revisi UU MD3 terkait penambahan jumlah kursi pimpinan DPR/MPR. Rapat kali ini digelar secara tertutup dengan sembilan fraksi di DPR, minus NasDem.

Pembahasan terkait jumlah kursi pimpinan memang kerap berjalan alot. Pasalnya, hingga saat ini belum ada titik temu antara keinginan dari perintah dan fraksi di DPR.

"Karena ini harus ada kesepakatan, karena ada perbedaan. Pemerintah secara resmi menyampaikan surat kepada Baleg sebagai panja pembahasan UU tingkat 1 itu masih tetap mengusulkan posisi 1-1," kata Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

"Tapi toleransinya mungkin bisa sampai 1-2 untuk MPR. Untuk DPR, wakilnya tetap ditambah satu. Kemudian DPD itu menambah unsur pimpinan antara satu sampai dua," sambungnya.

Baca juga: Keputusan Jumlah Tambahan Pimpinan DPR/MPR Diprediksi Melalui Voting

Seperti diketahui, hingga saat ini Fraksi Partai NasDem belum setuju dengan adanya penambahan jumlah kursi pimpinan, baik di DPR maupun MPR. Firman menyayangkan keputusan NasDem tersebut mengingat pada pembahasan Panja di tingkat harmonisasi, NasDem telah menyatakan setuju.

"Ada satu fraksi memang, satu fraksi, NasDem, yang memang belum bersepakat sama sekali untuk penambahan kursi pimpinan. Namun tentunya kita kembalikan. Karena ketika UU ini (dibahas) satu DPR kan semua fraksi menyetujui secara aklamasi untuk menambah satu-satu," tutur dia.

Baca juga: UU MD3 Direvisi, Pimpinan MPR Terbanyak Tetap Era Amien Rais

"Harusnya kalau kita konsisten dengan keputusan ketika pembahasan panja di tingkat harmonisasi, NasDem juga ikut menyetujui ketika itu," sambung Firman.

Rencananya, revisi UU MD3 akan dibawa ke rapat paripurna pada 8 Februari 2018. Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly ikut rapat bersama Baleg DPR pada Kamis (1/2). (yas/elz)