Eks Pejabat Bakamla Mengaku Tak Pernah Bantu Buka Anggaran Drone

Eks Pejabat Bakamla Mengaku Tak Pernah Bantu Buka Anggaran Drone

Faiq Hidayat - detikNews
Rabu, 07 Feb 2018 14:32 WIB
Foto: Gedung PN Jakpus. (Ari Saputra-detikcom)
Foto: Gedung PN Jakpus. (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - Terdakwa Nofel Hasan menyebutkan tidak pernah membantu membuka tanda bintang pada anggaran drone. Dia juga tak ingin melawan proses aturan di Bakamla.

"Saya tidak pernah membantu membuka anggaran drone selama bertentangan dengan prosedur dan aturan berlaku," ujar Nofel Hasan saat sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Nofel Hasan yang merupakan eks Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla menjelaskan tugasnya merencanakan dan koordinasi anggaran. Dia mengaku selalu mengoordinasikan anggaran meski ada atau tidak proyek satelite monitoring dan drone.

"Sebagai Karo Perencanaan tugas dan fungsi saya mengkoordinasikan rencana anggaran di Bakamla. Terlepas ada atau tidak anggaran Satmon dan drone saya tetap melaksanakan koordinasi anggaran dan fungsi saya dengan cara mengumpulkan data," jelas Nofel.

Selain itu, Nofel juga menjelaskan tidak mempunyai wewenang menambah anggaran atau item proyek di Bakamla. Menurut dia, proyek satelite monitoring dan drone disetujui pimpinan di Bakamla.

"Komplikasi unit kerja disetujui pimpinan termasuk Satmon dan drone dan lain-lain. Selama terjadi perencanaan anggaran apabila dilakukan BPKP, saya tidak berwenang dan menambah item serta tidak berwenang menambah anggaran," jelas dia.

Dalam surat dakwaan Nofel, jaksa KPK menyebut Nofel dan Ali mengusulkan anggaran pengadaan satellite monitoring dan drone yang disahkan APBN-P Tahun Anggaran 2016. Untuk pengadaan satellite monitoring sebesar Rp 402 miliar dan drone sebesar Rp 580 miliar.

Namun, Kemenkeu disebut jaksa memotong anggaran proyek satellite monitoring dengan nilai Rp 222 miliar. Untuk pengadaan drone belum dapat ditandatangani kontraknya karena anggaran pengadaan drone masih dibintangi atau di-blocking.

Kemudian, jaksa menyebut Hardy Stefanus (mantan pegawai PT Melati Technofo Indonesia/MTI) ingin usulan pembukaan blocking anggaran tanpa perlu dilakukan review dari BPKP, tetapi langsung diajukan ke Ditjen Anggaran Kemenkeu.

Dalam perkara tersebut, Nofel didakwa menerima SGD 104.500. Uang itu diterima Nofel dari Fahmi Darmawansyah (mantan Direktur PT MTI) melalui 2 anak buahnya yaitu M Adami Okta dan Hardy Stefanus.

PT MTI merupakan pemenang tender pengadaan proyek satellite monitoring di Bakamla. Selain itu, uang suap itu dimaksudkan agar Nofel dapat mengupayakan tanda bintang pada anggaran pengadaan drone. (fai/idh)