Soal Zina dan LGBT di RUU KUHP, Menkum: Jangan Masuk Privasi Warga

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly masih menunggu hasil Rancangan Undang-Undang KUHP mengenai pidana untuk perzinaan dan LGBT yang dibahas oleh Komisi III DPR. Dia mengatakan negara seharusnya tidak boleh masuk ke ruang privat atau privasi warga.

"Kita lihat dulu, bicara duduk saja. Saya kira kita jangan terlalu jauh masuk ke ruang privat. Itu negara tidak boleh jauh masuk-masuk ke ruang privat dan nanti suatu saat bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," kata Yasonna.

Baca juga: Pidana Zina akan Diatur KUHP, Pasal LGBT Di-pending

Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri rapat penataan regulasi di kantor BPHN, Jl Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (7/2/2018). Yasonna meminta warga melihat dari perspektif kultur dan nilai agama yang ada di Indonesia, sehingga tidak perlu berurusan dengan masalah perzinaan.

"Kita kan punya kultur dan nilai agama yang harus kita balance, itu harus di-balance dengan baik. Jadi jangan sampai negara terlalu masuk ke wilayah privat terlalu dalam," imbuh dia.

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: F-PAN: Dalam Draf Pemerintah di RUU KUHP, LGBT Dewasa Tak Dipidana

Yasonna juga menyinggung permasalahan LGBT. Ia memberikan perumpamaan dampak negatif jika negara masuk ke ranah privat bila LGBT akan dipidana.

"Kalau untuk nanti (negara) mengatur dalam banget (terkait LGBT), itu nggak benar. Misalnya kamu ke penginapan tidur, untuk menghemat kamar, kamu sama teman yang sesama jenis jadi satu kamar, tiba-tiba ada orang ketok pintu nanti bilang kamu LGBT? Kan, nggak bagus," jelas Yasonna.

Baca juga: Soal Pidana Zina dan LGBT, Pemerintah Tetap Ingin Ada Batasan Usia

[Gambas:Video 20detik]

Seperti diketahui, saat ini Panja RUU KUHP di DPR tengah menggodok pasal demi pasal soal aturan pidana hal-hal yang masuk di KUHP. Mulai dari zina hingga LGBT.

Dalam draf yang disampaikan ke DPR, pemerintah hanya mengatur pidana terhadap pelaku LGBT ke anak. Namun sebagian fraksi meminta agar aturan pidana juga diterapkan pada hubungan LGBT sesama orang dewasa. (elz/elz)