Sandi Bantu Sopir Tn Abang Buat KTP DKI, Kemendagri: Ada Prosedurnya

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan membantu sopir Tanah Abang membuat KTP DKI agar tertarik pada OK Otrip. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut hal tersebut bisa dilakukan jika memenuhi syarat.

"Boleh saja membantu. (Asal) dipenuhi persyaratannya. Prosedur yang harus ditempuh para sopir tersebut pindah penduduk ke DKI. Dokumen pindahnya harus dibuat," kata Dirjen Dukcapil Kememdagri, Zudan Arif Fakrulloh, melalui pesan singkat, Kamis (1/2/2018).

Baca juga: Bujuk Sopir Tanah Abang Ikut OK Otrip, Sandi: Kami Buatin KTP DKI

Zudan mengatakan blangko saat ini mencukupi untuk membuat KTP tersebut. Namun Zudan mengatakan, jika banyak sopir yang diakomodasi untuk mendapatkan KTP DKI, dibutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Blangko cukup. Memang perlu waktu bagi DKI untuk mencetak KTP elektronik bila yang dipindahkan tersebut banyak," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dukcapil DKI Edison Sianturi mengatakan syarat untuk mengajukan KTP DKI cukup mudah. Dia menuturkan warga hanya perlu membawa surat keterangan pindah dan jaminan tempat tinggal.

"Pembuatan e-KTP ada aturannya, yaitu surat keterangan pindah dari Dinas Dukcapil Daerah. Dan, asal ada jaminan tempat tinggal bagi penduduk daerah," jelas Edison saat dimintai konfirmasi terpisah.

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengetahui alasan sopir Tanah Abang enggan bergabung OK Otrip karena tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Sandiaga berjanji memudahkan sopir membuat KTP DKI.

"Ya nanti kami coba cari solusinya untuk yang tadi ber-KTP DKI ya kami buatin KTP DKI. Karena mereka sudah tinggal di sini, masak udah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun ada yang dari tahun '70 di sini belum ber-KTP DKI," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Sandiaga mengatakan OK Otrip merupakan program yang terbuka bagi semua sopir angkot. Dia yakin program tersebut akan menjadi solusi transportasi di Jakarta.

"Ini adalah bagian dari pada program pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat punya transpor yang terintegrasi," jelasnya. (fdu/gbr)