DetikNews
Rabu 31 Januari 2018, 16:51 WIB

Anggota Komisi III: KPK Sepakat Tunda Usut Kasus Calon Kepada Daerah

Tsarina Maharani - detikNews
Anggota Komisi III: KPK Sepakat Tunda Usut Kasus Calon Kepada Daerah Junimart Girsang. (Foto: Ari Saputra/detikcom).
Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari F-PDIP, Junimart Girsang menyatakan proses hukum terhadap calon kepala daerah (cakada) yang berstatus tersangka harus dihentikan hingga proses pilkada usai. Dia mengklaim sudah ada kesepakatan, termasuk dengan KPK.

"Cakada jadi tersangka setelah dia ditetapkan sebagai calon, maka secara etika dia tidak bisa diproses. Karena akan mengganggu sistem politik. Tetapi ketika dia belum ditetapkan, dia diproses ya monggo," kata Junimart di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Ia menyebut bila proses hukum pada calon kepala daerah yang berstatus tersangka berlanjut, bisa mengganggu sistem Pilkada. Junimart juga khawatir akan ada gesekan di antara para pendukung calon.


"Kalau misalnya ini diproses secara hukum kan akan mengganggu sistem Pilkada itu sendiri. Bisa jadi juga nanti jadi anarkis antara satu dengan lainnya," sebutnya.

Oleh karena itu, Komisi III DPR telah membicarakan hal ini langsung dengan KPK. Dia juga mengklaim KPK telah sepakat untuk tidak memproses calon kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka.

"Maka kita sarankan kemarin pada KPK karena ini tahun politik, ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai calon maka sebaiknya KPK tidak memproses. Mereka sudah sepakat," ujar Junimart.


"Tetapi ketika mereka belum ditetapkan sebagai calon, silakan proses. Karena kalau misalnya sudah jadi tersangka misalnya, maka KPU harus menolak untuk lolos verifikasi. Tapi ketika sudah ditetapkan, ya jangan. Itu mengganggu sistem. Akan chaos," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPK Agus Rahardjo menolak usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar aparat penegak hukum menunda proses hukum yang melibatkan peserta pilkada. Ia menuturkan, hal itu akan menyulitkan kerja KPK selama pilkada berlangsung.

Meski menolak saran tersebut, Agus mengantisipasi agar kriminalisasi saat pilkada tidak akan terjadi. Ia juga menyebut pihaknya akan mengumpulkan tim untuk mencegah terjadinya abuse of power.

"Jangan sampai terjadi memang kriminalisasi, abuse of power jangan sampai terjadi. Saya akan mengumpulkan tim penindakan kami untuk kemudian itu tidak terjadi lagi yang dikeluhkan tadi," ungkap Agus.
(elz/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed