DetikNews
Rabu 31 Januari 2018, 16:12 WIB

Prasetyo Larang Jaksa Terima Tawaran untuk Jadi Pj Gubernur

Yulida Medistiara - detikNews
Prasetyo Larang Jaksa Terima Tawaran untuk Jadi Pj Gubernur Jaksa Agung M Prasetyo. (Foto: dok. Kejagung).
Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan tidak akan mengizinkan jaksa bila diminta menjadi penjabat (Pj) gubernur untuk daerah yang mengalami kekosongan kepemimpinan. Ia mengatakan sebagai penegak hukum, jaksa semestinya bertindak netral.

"Kami tidak akan melakukan itu karena sebagai penegak hukum tentunya kita dituntut independensinya," kata Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Ia mengatakan dalam perhelatan Pilkada serentak, jaksa tergabung di sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu) bersama penyelenggara pemilu dan penegak hukum lainnya. Jika jaksa sebagai penegak hukum juga dilibatkan menjadi Pj gubernur, kata Prasetyo, dikhawatirkan jaksa menjadi tidak independen.

[Gambas:Video 20detik]


"Apalagi nanti dilibatkan dalam sentra gakkumdu itu kan ibaratnya seperti wasit dalam sepak bola ya. Wasit ya harus melaksanakan tugasnya sebagai wasit," tuturnya.

"Untuk menegur siapa yang salah dan mengingatkan siapa yang keliru, untuk menghukum kalau ada yang di luar batas-batas toleransi. Kalau kita wasit menjadi pemain sendiri bagaimana kita bisa netral dan independen," imbuh Prasetyo.

Mantan politikus NasDem tersebut mengaku memang belum ada yang menawarkan jaksa untuk menjadi penjabat gubernur untuk saat ini. Namun jika nantinya Kemendagri memberi tawaran, Prasetyo menegaskan sudah pasti akan ditolak.

"Sampai sekarang belum ada. Kalau ada permintaan ya kami akan sampaikan tugas pokok dan fungsi kami masih banyak yang belum dikerjakan," tegasnya.


Seperti diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan sejumlah Pj gubernur dari jajaran jenderal aktif Polri. Irjen M Iriawan diusulkan menjadi Pj gubernur di Jawa Barat dan Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara. Terbaru, Tjahjo berencana menempatkan anggota TNI-Polri menjadi Pj gubernur di Papua.

"Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja," kata Tjahjo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1).

Sejumlah pihak tidak setuju dengan usulan tersebut. Pada akhirnya keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo.
(yld/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed