Mendagri: Gedung TNI/Polri Tak Boleh Disewakan untuk Kampanye

Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: (Sudirman Wamad/detikcom).

Yogyakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan gedung milik TNI/Polri tidak boleh disewakan sebagai tempat kampanye para kandidat di Pilkada serentak 2018. Ini untuk menjamin netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Tjahjo mengatakan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai hal ini. Dia sudah berbicara dengan para kepala staf TNI (KSAD, KSAL, KSAU) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami sudah ketemu beberapa kepala staf, Kapolri juga tidak menyewakan gedung-gedung milik TNI/ Polri termasuk apapun juga, kalau itu kita mau tegas," ujar Tjahjo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Musrenbang RPJMD DIY 2017-2022 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Rabu (31/1/2018). Tjahjo pun yakin para ASN akan netral dalam perhelatan Pilkada yang akan digelar serentak di 171 daerah tahun ini.

"Saya sudah percaya TNI/Polri netral, ASN nya juga netral, aturannya ada," tegasnya.

Tjahjo pun meminta Bawaslu berperan aktif untuk mengawasi SKPD yang berpotensi tidan netral dengan bergabung ke salah satu pasangan calon, termasuk kepada petahana. Semua pihak diminta untuk ikut serta mengawasi jalannya Pilkada serentak.

Sebelumnya, usulan Thahjo mengenai penjabat (Pj) gubernur dari jajaran perwira tinggi aktif Polri menuai kontroversi. Selain itu, dia juga berencana menunjuk Pj gubernur dari jajaran TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengisyaratkan tidak setuju dengan penunjukan perwira aktif menjadi Pj gubernur. Dia menegaskan netralitas harga mati untuk TNI.

"Saya sampaikan, saya punya konstitusi TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dan di rapim TNI dan Polri pun, saya dengan amanat saya, kami sampaikan netralitas itu harga mati," kata Hadi, Senin (29/1).

"Saya tetap berdasarkan konstitusi, UU Nomor 34 tahun 2004 bahwa dijabarkan bahwa TNI harus netral. Jadi netral yang saya pegang," imbuhnya. (elz/imk)