Menag Minta Agama Tak Digunakan untuk Politik Praktis yang Pragmatis

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agama tidak digunakan untuk politik praktis yang pragmatis. Lukman mengatakan akan terjadi benturan yang luar biasa jika agama digunakan untuk politik praktis.

"Kita sama sekali bukan bangsa sekuler, kita bangsa yang religius. Tapi juga harus dimaknai, tidak bisa kemudian atas nama agama kita berpolitik praktis yang sangat pragmatis," kata Lukman di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

[Gambas:Video 20detik]

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lukman kemudian kembali menekankan agar agama tidak digunakan untuk memobilisasi kepentingan yang tujuannya hanya untuk politik praktis yang pragmatis.

"Kalau ini terjadi di antara umat Islam yang aspirasi politiknya sangat beragam itu akan terjadi benturan yang luar biasa," lanjut Lukman.

Baca juga: Cegah Hoax, Menag Minta Masyarakat Contoh Para Perawi Hadis

Selain itu Lukman meminta agar ada kesepahaman di masyarakat soal istilah politisasi agama dan menggunakan agama dalam politik. Menurutnya, bisa terjadi perdebatan panjang tanpa adanya kesepahaman soal istilah politisasi agama.

"Apa yang kita persepsikan, apa yang kita maknai, apa yang kita pahami dan apa yang kita sepakati dengan istilah politisasi agama. Belakangan mulai muncul, apalagi ini tahun politik, tidak kurang 171 pilkada serentak dan tahun 2019 ada pemilu legislatif dan pemilihan presiden," ucap Lukman.

Baca juga: Menag Lukman Minta Muslim Tak Debatkan Implementasi Agama

Menurut Lukman, masyarakat perlu memaknai ketika muncul pernyataan 'jangan politisasi agama' atau pernyataan lainnya yang mengatakan 'kita harus menggunakan agama dalam berpolitik'. Lukman menegaskan, masyarakat Indonesia yang merupakan umat beragama harus memiliki kesepahaman yang sama terkait maksud dari pernyataan tersebut.

"Maka, ketika ada yang mengatakan jangan politisasi agama itu artinya apa. Atau ada yang mengatakan kita harus menggunakan agama dalam berpolitik, itu artinya apa. Menurut saya bangsa yang sedemikian besar di mana mayoritas Islam dan semua kita hakekatnya adalah umat beragama, perlu memiliki pemahaman yang sama tentang terma ini. Kalau tidak ini kita bisa berdebat yang tidak berkesudahan karena beda cara pandang," ucapnya.

Lukman menyadari agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena sama-sama mengatur hidup banyak orang. Namun, Lukman berharap agama digunakan sebagai dasar dalam kehidupan berpolitik bukan dipakai untuk keperluan politik praktis.

"Agama hadir untuk mengatur urusan banyak orang. Tentu tidak mungkin di tengah-tengah umat yang sangat agamis ini dalam berpolitiknya tidak menggunkan nilai agama, itu tidak mungkin. Agama pasti melandasi, mendasari. Tapi bagaimana agar jangan sampai masuk terjerumus politik praktis pragmatis yang memperalat agama," pungkasnya. (haf/nvl)