DetikNews
Selasa 30 Januari 2018, 13:08 WIB

RUU Antiterorisme, Fadli Zon Setuju TNI Dilibatkan

Tsarina Maharani - detikNews
RUU Antiterorisme, Fadli Zon Setuju TNI Dilibatkan Foto: Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan usulan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Namun, perlu ada rambu-rambu yang jelas soal peran TNI dalam hal tersebut.

"Memang perlu ada pelibatan dari TNI. Tapi pelibatan TNI itu dimana dan dalam tahap yang mana. Jadi saya kira pelibatan TNI itu memang diperlukan," kata Fadli pada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

UU Nomor 34/2004 tentang TNI saat mengatur bahwa penanganan terorisme termasuk operasi militer selain perang (OMSP). Artinya, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme memerlukan persetujuan presiden.


"Kalau sekarang ini juga dilibatkan, tapi kan atas permintaan. Dalam konteks ketika itu menjadi ancaman negara ada pelibatan melalui suatu proses permintaan. Ini seperti di negara Amerika, Australia, Inggris kira-kira seperti itu," ujarnya.

Menurutnya masih perlu dicapai kata sepakat terhadap revisi UU No 15 Tahun 2003 terkait surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hal ini agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.

"Tapi kalau yang dimaksud itu melibatkan dari awal dari proses investigasi dan seterusnya hingga penindakan, ini yang perlu ada semacam kesepakatan supaya tidak ada ekses-ekses di belakang hari. Ini yang masih memerlukan waktu untuk diduduki," sebut Fadli.


Ia pun meminta agar permasalahan ini tidak hanya menjadi persoalan DPR. Fadli menilai pemerintah harus turut membantu agar kesepakatan terhadap RUU Antiterorisme ini dapat segera diputuskan.

"Ya ini yang maksudnya harus segera dibicarakan di antara unsur-unsur pemerintah juga dan aparat sendiri. Jadi masalahnya bukan di DPR. Masalahnya adalah di pemerintah seharusnya mendudukkan ini, mengkoordinir ini. Mestinya Kemenko Polhukam mendudukkan ini sampai ada satu kesimpulan. Itu jauh lebih enak dibanding di dalam prosesnya ada perbedaan-perbedaan justru di DPR," tuturnya.

Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengirimkan surat kepada Ketua Pansus RUU Antiterorisme. Muatan surat itu adalah usulan-usulan TNI, dari soal usulan penggantian nama RUU, definisi terorisme, hingga perumusan tugas TNI.

Surat berkop Panglima TNI itu bernomor B/91/I/2018 perihal 'Saran Rumusan Peran TNI'. Surat itu ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan dikirim kepada Ketua Pansus RUU Terorisme, dengan tembusan kepada Ketua DPR, Menko Polhukam, Menhan, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan.
(hri/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed