Mensos Ingin Penanganan KLB Asmat Dilakukan Terpadu

Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan memiliki tiga fokus dalam memajukan kehidupan di masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Asmat. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian dalam jangka panjang.

"Ada tiga hal yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni pendampingan, perbaikan, dan proaktif. Tiga hal ini merupakan kata kunci memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Papua," Idrus lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (29/1/2018).

Hal ini disampaikannya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 'Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua' yang digelar di ruang serbaguna Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta.

Baca juga: 646 Anak Terkena Wabah Campak, Kemenkes Kirim 1,2 Ton Obat ke Asmat

Dia menjelaskan poin pertama ialah pendampingan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten Asmat agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam tata kelola pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Soal poin perbaikan, Idrus mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan ke Asmat baru-baru ini, daerah KLB campak dan gizi buruk berada di wilayah sangat terisolasi. Maka upaya penyelesaian yang harus dilakukan ialah perbaikan wilayah secara terpadu dan menyeluruh.

Idrus menekankan adanya identifikasi permasalahan dan solusi yang dihasilkan sebagai upaya perbaikan. Misal perbaikan dalam membangun ketahanan pangan sesuai dengan potensi lokal.

Idrus melanjutkan poin pendampingan dan perbaikan harus dilakukan secara proaktif oleh pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor, dan lintas profesi. Keterpaduan dalam pembangunan sangat penting agar langkah yang dilakukan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Asmat. Masalah gizi buruk harus direspons dengan cepat.

Baca juga: Panglima TNI akan Tinjau Langsung Penanganan KLB di Asmat

"Pembangunan infrastruktur layanan publik dan layanan sosial dasar sangat diperlukan, mengingat distrik yang sudah berkembang sarana-prasarana pelayanan publik baru di Distrik Agats. Sementara 22 distrik lainnya masih belum berkembang dan di antaranya masih terisolasi," terang Idrus.

Dia mengungkapkan langkah yang ditempuh telah sesuai dengan hasil rapat koordinasi tingkat menteri di lingkungan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kamis (25/1) lalu. Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, perwakilan Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemen PUPR, Kantor Staf Presiden, TNI, dan Polri.

Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK Puan Maharani menegaskan negara hadir untuk menanggulangi KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat dengan menginstruksikan tiga hal terkait kejadian luar biasa campak dan gizi buruk.

Baca juga: Bantu Penanganan KLB di Asmat, TNI Kirim Satgas Kesehatan ke Papua

Pertama, evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan Kemenkes dan Kemensos. Kedua, penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Ketiga, penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi.

"Kementerian Sosial, sesuai tugas dan fungsinya, maka diarahkan pada penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Jadi, setelah bantuan digulirkan, pemerintah tetap memberikan pendampingan, pembangunan, dan secara proaktif terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan KLB campak dan gizi buruk ini tuntas," tegas Idrus.

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati, dan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah.

Baca juga: Penanganan Gizi Buruk di Papua Terkendala Kurangnya Tenaga Medis

Kabupaten Asmat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke pada 2002 berdasarkan UU No 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Asmat. Kabupaten di pesisir selatan Provinsi Papua ini terdiri atas 23 distrik/kecamatan dan 139 kampung/kelurahan/desa.

Secara keseluruhan, bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp 3,9 miliar, terdiri atas bantuan sembako dan logistik, program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

PKAT telah dilakukan mulai 2013 di Seramit, Auban, dan Sorai sebanyak 107 keluarga dengan bantuan berupa permukimam sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja, dan peralatan rumah tangga.

Baca juga: Bupati Asmat Target Penanganan KLB Campak Selesai Sebulan

Sementara itu, PKH baru dilaksanakan di Distrik Agats sebanyak 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2017 dan pada 2018 sudah siap menjadi 391 KPM. Total bantuan PKH sampai 2017 sebesar Rp 87,5 juta. Sementara untuk distrik lainnya masih dalam proses rekrutmen pendamping dan validasi data calon KPM.

Kemensos juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan siap saji selama 1.000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita. Selain itu, sedang dipersiapkan fasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana. (jbr/fdn)