Ombudsman: Rektor UHO Plagiat Parah, Cabut Gelar dan Jabatannya!

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 29 Jan 2018 16:18 WIB
Jumpa pers Ombudsman RI  Foto: Danu Damarjati/detikcom
Jumpa pers Ombudsman RI Foto: Danu Damarjati/detikcom
Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan Rektor Universitas Halo Oleo (UHO) Kendari Sulawesi Tenggara, Muh Zamrun Firihu, melakukan plagiat parah. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir diminta memberikan sanksi tegas.

"Menurut saya, cabut gelarnya, hilangkan jabatannya," kata komisioner Ombudsman, Laode Ida, di Gedung ORI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

Secara etika, Laode yang menggelar jumpa pers laporan hasil pemeriksaan ini mengatakan Zamrun sudah tak pantas lagi menjabat dan menyandang gelar profesor.

Baca Juga: ORI Minta Menristek Klarifikasi Laporan Plagiat Jurnal Rektor UHO

Ada tiga karya ilmiah Zamrun yang diperiksa kadar plagiatnya. Ini berdasarkan permintaan keterangan dari pihak pelapor. Pelapor adalah 30 orang guru besar. Berikut adalah tiga judul karya ilmiah dari guru besar ilmu fisika itu yang diperiksa oleh pihak Ombudsman:

1. Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments.
2. 2.45 GHZ Microwave Drying of Cocoa Bean.
3. Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems.

"Yang kami persandingkan ada tiga jurnal. Dari abstrak sampai kesimpulan dijiplak. Bayangkan itu! Abstrak sampai kesimpulan dijiplak, jadi apa isinya?" kata Laode sambil tertawa.

Jumpa pers Ombudsman RI Jumpa pers Ombudsman RI Foto: Danu Damarjati/detikcom

Pelapor menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan melalui scopus.com dan plagiarism checker Small SEO Tools, terdapat bukti bahwa Zamrun melakukan plagiat terhadap karya peneliti lain. Situs turnitin juga mendeteksi adanya plagiarisme di karya Zamrun.

Baca juga: Plagiat Jurnal International, Rektor UHO Diadukan ke ORI

"Turnitin (situs) mendeteksi ada 72% kesamaannya. Itu sudah sangat fatal," kata dia.

Langkah yang dilakukan Ombudsman adalah pemeriksaan dokumen, permintaam keterangan pelapor, dan meminta pendapat para ahli, yakni Dr V Henry Soelistyo Budi, Prof Dr Agus Sardjono, Rahayu Suriati Hidayat, Bambang Trimansyah, Rocky Gerung, dan Prof Zaki Su'ud. Rocky menilai plagiat adalah kemaksiatan dalam dunia akademik.

Maka dari semua langkah itu kemudian Ombudsman membuat simpulan bahwa karya ilmiah Zamrun merupakan bentuk plagiat terhadap karya ilmiah lainnya. Ombudsman juga menyoroti Kementerian Riset Dikti yang dipimpin Menteri M Nasir.

"Tim investigasi yang dibentuk oleh Kemenristek Dikti RI menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki kewenangan dan tidak melakukan pemeriksaan yang komprehensif untuk melakukan pembuktian tindakan," kata Laode.

Baca juga: Di Tengah Isu Plagiat, M Zamrun Dilantik Jadi Rektor UHO Kendari

Zamrun dinyatakannya melanggar kode etik profesi pendidik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas intelektual. Menristek Dikti M Nasir dinilainya melakukan pengabaian terhadap laporan sebagian sivitas akademika UHO terkait plagiarisme Zamrun, maka Nasir dinilainya melanggar UU tentang Pelayanan Publik.

"Tindakan tidak patut Menristek Dikti yang tetap mengangkat dan melantik saudara Muh Zamrun Firihu sebagai Rektor Universitas Halu Oleo yang telah melakukan tindakan plagiat," kata Laode.

"Barangkali Menteri memperoleh masukan dari orang yang tidak berkompeten. Dugaan saya, Menteri diberi masukan yang tidak utuh," imbuh Laode.

Kembali ke plagiatisme Zamrun, ada sejumlah pasal yang dilanggarnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 28 ayat 5, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Khususnya terkait Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2, juga Pasal 70.

Zamrun juga dinilai melanggar PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

"Muh Zamrun Firihu telah melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika akademis, yakni integritas dan kejujuran," kata dia. (dnu/hri)