Komisi III dan Menkumham Sepakat Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi

Jakarta - Rapat kerja Komisi III DPR dan Menkumham Yasonna Laoly menghasilkan empat kesimpulan. Salah satunya, mereka sepakat kebijakan bebas visa dievaluasi.

"Komisi III DPR RI dan Menkumham bersepakat agar dilakukan evaluasi terhadap kebijakan peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan untuk kemudian dapat direkomendasikan pada presiden untuk disempurnakan," kata Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir selaku pimpinan rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Baca juga: DPR Cecar Menkum soal Kebijakan Bebas Visa dan Overcapacity Lapas

Soal overcapacity lapas, Komisi III DPR mendesak Menkumham segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Komisi III DPR juga meminta adanya peningkatan kinerja petugas sipir.

Baca juga: Menkumham Bahas Lapas dengan Komisi III

Raker hari ini setidaknya membahas empat poin. Pembahasannya yaitu UU dalam Program Legislasi Nasional, overcapacity lapas, pengawasan orang asing (POA), dan hak kekayaan intelektual (HAKI).

Berikut kesimpulan raker Komisi III-Menkumham:

1. Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat untuk segera melakukan penyelesaian rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional dengan melakukan sinergitas koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi/lembaga, sehingga tidak lagi menghambat dalam pembahasan rancangan undang-undang;

2. Komisi III DPR RI mendesak Menkumham untuk segera dilakukan penyelesaian terhadap berbagai permasalahan di bidang permasyarakatan seperti peredaran narkoba, permasalahan overcrowded, peredaran narkoba di lapas dengan meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap para pegawai dapat terlihat secara konkret dan signifikan;

3. Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat agar dilakukan evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan untuk kemudian dapat direkomendasikan pada presiden untuk disempurnakan;

4. Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat agar dilakukan upaya peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam pelayanan publik, baik di bidang hak kekayaan intelektual, pelayanan keimigrasian (terutama pelayanan paspor), administrasi umum, dan pelayanan terkait lainnya dengan memaksimalkan teknologi informasi secara lebih baik, aman dan terpercaya sehingga tercipta pelayanan yang lebih mudah, cepat dan tepat. (dkp/dkp)