DetikNews
Rabu 24 Januari 2018, 14:05 WIB

100 Hari Anies-Sandi, Ketua DPRD DKI dan PDIP Soroti 10 Kebijakan

Mochamad Zhacky - detikNews
100 Hari Anies-Sandi, Ketua DPRD DKI dan PDIP Soroti 10 Kebijakan Foto: Jumpa pers PDIP soal 100 hari Anies-Sandi (Zhacky/detikcom)
Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah kebijakan Pemprov DKI yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan. Ada 10 kebijakan Anies yang disoroti di antaranya penataan kawasan Tanah Abang dan pencabutan larangan kendaraan roda dua melintasi ruas Jalan MH Thamrin dan Sudirman.

"Permalasahan motor, ini kebijakan bukan masalah MA (Mahkamah Agung) atau tidak, bukan masalah pro wong cilik atau tidak. Saya pasti menjaga kebijakan yang benar terhadap kebijakan gubernur. Tapi kenyataan yang ada, UU ditabrak, yang namanya UU lalu lintas, di Pasar Tanah Abang," kata Penasihat Fraksi PDIP Prasetio Edi Marsudi saat jumpa pers mengenai 100 hari kerja Anies dan Sandiaga Uno, di ruang Fraksi PDIP, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).



Prasetio menyebut kebijakan penataan Tanah Abang seharusnya didiskusikan bersama dengan DPRD. Karena tidak dibicarakan, akhirnya kebijakan yang ditetapkan melanggar UU yang ada.

"Yang kedua, perda trotoar. Itu pun ditabrak. Kalau saya berpikir sebagai Pak Anies apa kekurangan di pasar Tanah Abang ini? Ayo kita kerja antara eksekutif dan legislatif. Karena kebijakan yang ada semua tertabrak ini," terang Prasetio.

Prasetio, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD DKI, mengatakan Fraksi PDIP tidak akan tinggal diam apabila Anies menerapkan kebijakan yang menurut mereka tidak tepat. Di satu sisi, PDIP berharap tanggapan mereka bisa menyadarkan Anies.

"Apakah permasalahan seperti ini harus kita diam. Dengan statement 100 hari kerja Anies membuka lebar-lebar, oh kebijakan saya salah. Oh kebijakan saya kurang baik," ujar Prasetio.



Ada 10 kebijakan Anies yang menurut Fraksi PDIP malah menimbulkan masalah baru. Selain, penataan kawasan Tanah Abang dan pencabutan larangan motor melintasi Jalan MH Thamrin, ada juga kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan warga, pagar pembatan rumput Monas dicopot, sampai anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Kemudian, program rumah DP Rp 0, OK Otrip, OK OCE. Bahkan, Fraksi PDIP juga menyoroti wacana pengoperasian becak di Jakarta.

Khusus, kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan masyarakat misalnya, PDIP menilai Anies telah mengesampingkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995. Monas seharusnya menjadi kawasan yang steril untuk kegiatan-kegiatan besar karena berdekatan dengan Istana Negara.

"Harus dipahami bahwa kawasan Monas merupakan Ring 1, yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Kawasan itu sebisa mungkin steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak," papar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, saat jumpa pers.



Gembong juga mengkritik wacana pengoperasian becak bukan berarti Anies memikirkan kesejahteraan rakyat kecil. Saran dia, para tukang becak diikutkan dalam program OK OCE.

"Kalau pak Anies benar-benar pro para para pengendara becak ya sudah alih profesikan, naikkan lah derajatnya. Jadikan mereka pedagang bakso, mungkin. Masukan dalam program OK OCE kek," ujar Gembong.


(zak/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed