Selasa 23 Januari 2018, 19:16 WIB
Ini Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2018 Versi Mendagri
Mendagri Tjahjo Kumolo (Parastiti Kharisma/detikcom)
Jakarta -
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mencatat beberapa daerah yang diprediksi rawan konflik saat Pilkada Serentak 2018. Tjahjo menyebutkan salah satu daerah yang rawan konflik adalah Papua.
"Pemetaan area rawan pilkada memang Papua secara geografis. Kemarin kantor Kemendagri dirusak oleh orang tidak tahuan, masak Kemendagri tidak bisa membatalkan keputusan MK," ujar Tjahjo saat memberi pembekalan Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
"Bagaimana MK memutuskan saat datang saja ke Tolikara tidak pernah. Nah misalnya begitu karena pemahaman yang tidak bisa kita sampaikan," imbuh dia.
Selain itu, Tjahjo mengatakan Kalimantan Barat juga merupakan daerah rawan konflik di Pilkada Serentak 2018. Sebab, isu SARA bisa digunakan di daerah itu.
"Ini pemetaan saya kira Kalimantan Barat ini menarik 68 persen pemilih muslim, tapi kemarin jadi gubernur kebetulan agama Katolik dan wakil Kristen. Sekarang cukup keras, apalagi sudah ada kelompok masyarakat Dayak di Kalbar," kata dia.
Tjahjo juga menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi daerah rawan konflik di pilkada tahun ini. Sebab, ada empat calon kepala daerah yang memiliki kekuatan politik di daerah itu.
"Sulawesi Selatan juga daerah keras jadi 4 calon sama-sama kuat, semua mungkin daerah potensial dicermati dengan baik. Mungkin Papua secara geografis perlu dicermati, saya kira daerah lain cukup optimis antara Kemendagri berkoordinasi dengan semua pihak," tutur dia.
Berikut ini catatan prediksi daerah rawan konflik pilkada serentak 2018 versi Mendagri:
Provinsi yang memiliki kerawanan tinggi: Papua, Mimika, Paniai, Jayawijaya, Puncak, Timor Tengah Selatan, Maluku, Konawe, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
Provinsi yang memiliki kerawanan sedang: Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimatan Timur, Maluku Utara, NTT, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, NTB, Jawa Barat, Riau, Lampung, dan Bali.
(fai/hri)
"Pemetaan area rawan pilkada memang Papua secara geografis. Kemarin kantor Kemendagri dirusak oleh orang tidak tahuan, masak Kemendagri tidak bisa membatalkan keputusan MK," ujar Tjahjo saat memberi pembekalan Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
"Bagaimana MK memutuskan saat datang saja ke Tolikara tidak pernah. Nah misalnya begitu karena pemahaman yang tidak bisa kita sampaikan," imbuh dia.
 Pemetaan daerah rawan konflik saat Pilkada Serentak 2018. (Faiq Hidayat/detikcom) |
Selain itu, Tjahjo mengatakan Kalimantan Barat juga merupakan daerah rawan konflik di Pilkada Serentak 2018. Sebab, isu SARA bisa digunakan di daerah itu.
"Ini pemetaan saya kira Kalimantan Barat ini menarik 68 persen pemilih muslim, tapi kemarin jadi gubernur kebetulan agama Katolik dan wakil Kristen. Sekarang cukup keras, apalagi sudah ada kelompok masyarakat Dayak di Kalbar," kata dia.
Tjahjo juga menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi daerah rawan konflik di pilkada tahun ini. Sebab, ada empat calon kepala daerah yang memiliki kekuatan politik di daerah itu.
"Sulawesi Selatan juga daerah keras jadi 4 calon sama-sama kuat, semua mungkin daerah potensial dicermati dengan baik. Mungkin Papua secara geografis perlu dicermati, saya kira daerah lain cukup optimis antara Kemendagri berkoordinasi dengan semua pihak," tutur dia.
Berikut ini catatan prediksi daerah rawan konflik pilkada serentak 2018 versi Mendagri:
Provinsi yang memiliki kerawanan tinggi: Papua, Mimika, Paniai, Jayawijaya, Puncak, Timor Tengah Selatan, Maluku, Konawe, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
Provinsi yang memiliki kerawanan sedang: Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimatan Timur, Maluku Utara, NTT, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, NTB, Jawa Barat, Riau, Lampung, dan Bali.
(fai/hri)
