DetikNews
Senin 22 Januari 2018, 10:55 WIB

Jokowi dan Idrus Marham Bagi-bagi KIP dan PKH di Palembang

Danu Damarjati - detikNews
Jokowi dan Idrus Marham Bagi-bagi KIP dan PKH di Palembang Foto: Danu Damarjati/detikcom
Palembang - Presiden Joko Widodo membagi-bagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Palembang. Menteri Sosial yang baru, Idrus Marham, ikut dalam kegiatan ini.

Acara penyerahan KIP dan PKH digelar di SMA Negeri 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1/2018). Ini menjadi debut tandem Idrus mendampingi Jokowi.


"Pada pagi hari ini turun hujan. Artinya, kehadiran Bapak Presiden di Kota Palembang ini membawa keberkahan bagi masyarakat," kata Idrus dari atas panggung di lapangan yang agak becek terguyur hujan beberapa waktu sebelumnya.

Dia lantas menyapa ribuan orang dengan sapaan khas Palembang, "Apa kabar, dulurku galo?" Dia menjelaskan bahwa istrinya merupakan orang Palembang. Kini pria beristri orang Palembang ini menjadi Menteri Sosial.



"Saya ingin tanya, senang nggak orang Palembang suaminya Menteri Sosial? Coba yang keras, senang nggak?" tanya Idrus kepada para hadirin, dijawab, "Senang!"

"Kalau senang, terima kasih kepada Bapak Presiden, karena semua ditentukan Bapak Presiden. Ya, terima kasih semuanya!" ujar Idrus.


Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa PKH pada 2018 di Provinsi Sumsel menjangkau 350.481 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bantuan Rp 668 miliar. Kini di lokasi ini ada 994 KPM yang akan menerima bantuan sosial PKH lagi. Duitnya akan cair pada Februari nanti.

Adapun yang akan menerima KIP di tempat itu sebanyak 1.700 siswa, yang terdiri atas 615 siswa SD, 402 siswa SMP, 286 siswa SMA, 255 siswa SMK, 134 dari Paket A, 24 dari Paket B, dan 15 dari Paket C. Bank penyalurnya adalah BRI dan BNI.



Presiden Jokowi memberi sambutan. Dia mengimbau agar bantuan KJP dan PKH dimanfaatkan sebaik-baiknya. Duit KJP, misalnya, tidak boleh dimanfaatkan untuk beli pulsa. Ini karena pulsa digolongkan bukan sebagai salah satu kebutuhan pendidikan.

"Kalau ketahuan beli pulsa, kartunya dicabut," kata Jokowi.

Bantuan PKH juga tak boleh digunakan untuk kebutuhan selain meningkatkan kualitas keluarga, terutama anak-anak. Misalnya, bantuan PKH digunakan untuk membeli rokok suami. Jokowi mengimbau agar para istri memberi penjelasan kepada suami masing-masing dengan cara yang halus.
(dnu/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed