DPR Masih Utang RUU, Bamsoet: Pemerintah Juga Sering Lalai

Jakarta - Pada 2018, DPR masih berutang merampungkan 50 RUU. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memiliki penjelasan terkait banyaknya utang yang harus diselesaikan.

Bamsoet mengatakan banyak RUU yang belum juga disahkan disebabkan faktor pemerintah. Pemerintah, disebutnya, sering mangkir saat pembahasan berlangsung.

Baca juga: Termasuk Penyadapan, Ini 50 RUU di Prolegnas Prioritas 2018

"Tentang pembahasan UU, dari sisi pemerintah juga sering lalai. Makanya saya akan minta masukan dan akan saya umumkan ke publik manakala ada pemerintah yang sering mangkir tidak hadir dalam rapat pembahasan," kata Bamsoet kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Namun Bamsoet menargetkan sedikitnya ada 10 RUU yang dirampungkan sampai masa jabatannya habis. UU yang diprioritaskan termasuk MD3 dan KUHP.

Baca juga: Revisi UU MD3, Bamsoet: Pimpinan DPR Diatur Proporsional untuk 2019

Khusus untuk RUU KUHP, Bamsoet menjelaskan masih ada perdebatan, baik antara pemerintah maupun trio penegak hukum (KPK-Kejaksaan-Polri). Padahal KUHP yang sekarang masih menggunakan hukum zaman Belanda yang disahkan sejak 1915 atau 103 tahun lalu.

Baca juga: Kemenkum HAM: Putusan MK soal LGBT akan Dipertimbangkan di RKUHP

"Ya ini masih ada perdebatan antara pemerintah sendiri. Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK masih tarik-menarik tentang beberapa pasal," ucap mantan Ketua Komisi Hukum DPR ini. (yas/dkp)