"Permasalahan sosial yang ada sudah terdeteksi dan diantisipasi sehingga tidak ada riak-riak yang berarti," kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (18/1/2018).
Kata dia, hanya 20 persen dari 142,5 hektare lahan itu yang nantinya akan menjadi kawasan proyek. Lahan akan diserahkan dari RRI kepada Kementerian Agama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal nasib warga di lokasi, Aher belum memastikan apakah mereka akan direlokasi atau ada solusi lain, misalnya memberi uang untuk warga terdampak.
"Tentu mereka ketika pemerintah akan membangun di lahan tersebut, mereka akan dipindahkan," kata Aher.
Uang kerahiman dipandangnya sebagai solusi yang biasa dilakukan untuk kondisi semacam ini. Namun perlu pembicaraan lebih lanjut untuk memastikannya.
"Biasanya ada uang kadeudeuh, kerahiman, atau uang santunan. Saya kira itu yang juga kita bicarakan ke depan. Yang penting semuanya bahagia, termasuk mereka-mereka juga tidak dirugikan," tutur Aher.
Proyek ini akan berlangsung lima tahun alias sampai 2022. Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) belum disetujui Pemerintah Depok, Jawa Barat.
"Dan saya laporkan (ke Presiden Jokowi saat rapat) bahwa amdalnya belum disetujui oleh pemerintah Depok. Tapi tadi ada Pak Wakil Wali Kota Depok, itu akan segera dibahas. PU tinggal menyiapkan amdal untuk kesesuaian dengan rencana tata ruang-wilayah di Depok," tutur Basuki diwawancarai terpisah di lokasi yang sama. (dnu/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini