Tolak Terbitkan Perppu Pemilu, Mendagri: KPU Tetap Jalankan UU 7/2017

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tak akan menerbitkan Perppu Pemilu setelah putusan MK terkait verifikasi parpol. Tjahjo percaya KPU tetap menjalankan pelaksanaan Pemilu berdasarkan UU Nomor 7/2017.

"Jangan memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Perppu karena kami tidak setuju Perppu. Yang penting KPU sudah tetap di jalannya, yaitu sesuai dengan UU (Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu) dan putusan MK," ujar Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: Jalankan Putusan MK, KPU Diminta Verifikasi Faktual Semua Parpol

"Makanya saya percaya lah. KPU saya kira bisa menyiasati tanpa melanggar UU," imbuhnya.

Batasan waktu verifikasi parpol untuk mengikuti Pemilu sampai tanggal 17 Februari 2018. Menurut Tjahjo, KPU dapat mengakali hal tersebut tanpa harus mengubah UU Pemilu.

Baca juga: KPU Pastikan Seluruh Parpol Calon Peserta Pemilu akan Diverifikasi

"Soal nanti KPU ada variasi lain, ada bumbu lain, ada tambahan menu lain itu hak KPU. Yang penting bagi pemerintah memastikan jangan sampai ada tenggat waktunya ini terganggu. Tahap-tahapnya terganggu. Makanya perlu perubahan PKPU yang dikonsultasikan dengan komisi II," kata Tjahjo. (dkp/dkp)