Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyerahkan hal tersebut untuk dinilai oleh masyarakat.
"Itu silakan rakyat memberikan penilaiannya tersendiri. Menurut saya sih memang ini sudah semakin tahun politik, sehingga presiden dan para menteri ditagih komitmennya, janji, dan kinerjanya. Kita tunggu apa yang akan disikapi rakyat," ucap Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat terkait komitmen Jokowi yang pernah menyatakan melarang menteri rangkap jabatan. Hidayat menuturkan, sikap rakyat nanti bisa terlihat pada saat Pilpres 2019 berlangsung.
"Sikap rakyat nanti akan terlihat pada saat Pilpres. Kan ada kampanye lagi kan nanti, akan ditagih nanti katanya tidak boleh ini itu, tapi kenyataannya gimana," ujarnya.
Hidayat pun tidak mau berkomentar banyak soal keputusan Jokowi tidak mencopot Airlangga dari kursi Menperin. Menurutnya itu sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Reshuffle itu adalah hak presiden. Beliau kemarin kan sudah menjelaskan bahwa ini tinggal satu setengah tahun lagi, sementara Pak Airlangga sangat profesional di bidangnya sehingga sulit digantikan dengan yang lain," kata Hidayat.
Jokowi sebelumnya pernah menyatakan bahwa menterinya tak boleh merangkap jabatan. Hal itu dia sampaikan saat masih menggodok formasi kementerian bersama Tim Transisi setelah terpilih.
"Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi seusai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014) silam.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini