Airlangga, Satu-satunya Menteri Jokowi yang Merangkap Ketum Partai

Jakarta - Ingat larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri merangkap jabatan di awal-awal masa kepemimpinannya? Kini ada satu menterinya yang merangkap sebagai Ketum Parpol yakni Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Saat menyusun kabinetnya bersama Wapres Jusuf Kalla, Jokowi selalu menegaskan melarang menterinya rangkap jabatan dengan posisi lain. Saat itu Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, namun telah memenangkan Pilpres 2014.

"Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi seusai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2014).

Baca juga: Jokowi Bersikeras Ketum Parpol Tak Boleh Rangkap Jabatan Jadi Menteri

"Satu jabatan saja belum tentu fokus kerjanya, apalagi kalau sampai rangkap," lanjutnya.

Saat mengumumkan formasi Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014 usai dilantik, sejumlah tokoh elite parpol muncul menjadi menteri Jokowi. Pada akhirnya tokoh-tokoh parpol itu melepas jabatannya di partai.

Sebut saja seperti Mendagri Tjahjo Kumolo yang kala itu merupakan Sekjen PDIP. Dia lalu digantikan oleh Hasto Kristiyanto. Lalu ada juga Menaker Hanif Dhakiri yang melepas posisinya sebagai Sekjen PKB.

Bukan hanya jabatan politik, sejumlah profesional yang diangkat sebagai menteri Jokowi juga melepas posisinya. Seperti Rahmat Gobel, yang sempat menjadi Menteri Perdagangan, lalu melepas jabatannya di Panasonic, Indosat, hingga VIVA Group. Namun Gobel kemudian diganti Thomas Lembong dalam reshuffle kabinet pertama pada 12 Agustus 2015.

Baca juga: Throwback! Mengingatkan Jokowi yang Larang Menteri Rangkap Jabatan

Sofyan Djalil, yang semula menjabat Menko Perekonomian (kini Menteri Agraria), juga melepas jabatannya di 14 perusahaan swasta saat dipilih. Ada pula nama-nama lain yang menjabat komisaris perusahaan waktu itu, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di PT Wijaya Karya, Menristek Dikti di PTPN IX, eks Menkeu Bambang Brodjonegoro (kini Menteri PPN/Kepala Bappenas) di PT Pertamina, Menkominfo Rudiantara di PT Indosat, dan Menteri BUMN Rini Soemarno di AORA TV.

Jokowi pun berkali-kali menegaskan tak mau para pembantunya memiliki jabatan di parpol. Dia memastikan, menteri tak boleh rangkap jabatan sebagai ketum partai.

"Sudah disampaikan tidak. Tidak boleh rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Menurut Jokowi dirinya memiliki hak sebagai presiden untuk menetapkan pembantunya, walau ada parpol pendukungnya yang menyodorkan Ketumnya menjadi menteri.

"Itu hak prerogarif," tambah dia.

Baca juga: Politikus Golkar: Airlangga Siap Bekerja sebagai Ketum dan Menteri

Di reshuffle kedua pada 27 Juli 2016, Wiranto yang saat itu menjadi Ketum Hanura terpilih sebagai Menko Polhukam. Setelah dilantik, dia langsung memastikan sudah tidak aktif dari partai.

"Saya nonaktif dari posisi kepartaian. Jadi diserahkan ke Ketua (DPP) yang lain," kata Wiranto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

Tak berapa lama, mantan Pangab itu langsung mengundurkan diri sebagai ketum. Setelah menjadi ketum nonaktif selama beberapa bulan, dia lalu mengundurkan diri sebagai pucuk pimpinan Hanura.

Posisi Wiranto lalu digantikan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) yang terpilih memalui munas. Wiranto kemudian menjadi Ketua Dewan Pembina.

Baca juga: Airlangga Rangkap Jabatan, Fadli Zon: Jokowi Telan Ludah Sendiri

Airlangga sendiri masuk di Kabinet Kerja bersamaan dengan Wiranto. Ketika itu, dia baru saja kalah dari persaingan kursi Ketum Golkar oleh Setya Novanto.

Berjalannya waktu, Novanto harus tersingkir dari posisi ketum Golkar. Nama Airlangga dielu-elukan untuk menjadi pengganti Novanto. Hingga pada akhirnya dia terpilih secara aklamasi dan resmi menjadi Ketum Golkar pada Rabu (20/12/2017) lewat munaslub.

Hanya saja, Airlangga hingga saat ini masih menjabat sebagai Menperin. Dia tak mengajukan pengunduran diri ke Jokowi.

Usai melantik menteri baru hari ini, Rabu (17/1/2018), Jokowi mengungkap alasan mempertahankan Airlangga yang rangkap jabatan. Menurutnya, sulit apabila jabatan Menperin tiba-tiba diisi orang baru. Jokowi menilai Airlangga sudah menguasai bidangnya saat ini.

"Kita tahu ya jadi ini Pak Airlangga ini kan sudah jadi menteri, tinggal satu tahun saja," kata Jokowi. (elz/imk)