Rabu 17 Januari 2018, 01:35 WIB
Kubu 'Manhattan' Tepis Ada Potong Gaji 50% ke Anggota F-Hanura
Waketum Hanura Gede Pasek Suardika (Andhika Prasetia/detikcom)
FOKUS BERITA:
Hanura Islah
Jakarta -
Hanura kubu 'Ambhara' menyebut Oesman Sapta Odang (OSO) mewajibkan pemotongan gaji anggota fraksi sebesar 50 persen. Kubu 'Manhattan' pun membantah sekaligus meminta bukti pernyataan tersebut.
"Nggak ada. Buktiin, dong. Berpolitik itu menuduh sesuatu harus ada bukti dan fakta. Justru kita masih menggunakan keputusan yang lama untuk iuran ke partai bagi anggota DPR maupun DPRD. Masih yang lama, belum diubah, yang tahu (besarannya) bendum, ya," kata Waketum Hanura Gede Pasek Suardika di kediaman OSO, Jalan Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).
Selain Pasek, Ketua DPC Hanura Maluku Tenggara Gerry Hukubun membantah tudingan itu. Ia juga membela OSO soal tudingan kepemimpinannya membuat elektabilitas partai turun.
"Saya mau pastikan bahwa elektabilitas partai tidak bisa disampaikan saat ini. Tidak ada aturan yang mengikat bahwa apabila ada perubahan elektabilitas partai, itu tanggung jawab ketua umum. Itu merupakan tanggung jawab kita semua," ujar Gerry.
"Yang kedua soal materi dan sebagainya. Saya pikir, Pak Oesman Sapta Odang, semua di Indonesia kenal dan tahu betul beliau. Hal-hal yang menjadi tuduhan itu tidak rasional dan saya pikir AD/ART Hanura itu jelas," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPC Hanura Kota Tidore Abdul Karim Togubu menegaskan kepemimpinan OSO lebih nyaman dibanding sebelumnya. Ia juga memastikan tak ada gangguan di daerahnya terkait kisruh di DPP Hanura.
"Jujur saja, kami di daerah tidak merasa terganggu sedikit pun. Keyakinan kami, Pak Oesman Sapta masih ketua umum yang sah," ucap Abdul.
"Menyangkut kepemimpinan Pak OSO sekarang ini, jujur, kami merasa sangat nyaman. Selama ini, sebelum Pak OSO masuk, kami di daerah seperti sapi perah," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat Marlis menilai sejumlah program di era kepemimpinan OSO memberatkan kader partai yang masuk di ranah legislatif, khususnya daerah. Dia mengatakan, selama OSO memimpin partai, anggota Dewan dari Fraksi Hanura harus menyetorkan dana 50 persen dari gaji yang diperoleh.
Hanura kubu 'Ambhara' juga sudah tak ingin dipimpin oleh OSO sebagai Ketum Hanura. Mereka membandingkan kepemimpinan OSO dengan Wiranto, Ketum Hanura sebelumnya.
"Ketika dengan Pak Wiranto dulu pilotnya, kami dibawa tenang. Kalaupun ada angin kencang, turbulensi tak kuat," ujar Marlis di kantor DPP Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur.
(haf/dkp)
"Nggak ada. Buktiin, dong. Berpolitik itu menuduh sesuatu harus ada bukti dan fakta. Justru kita masih menggunakan keputusan yang lama untuk iuran ke partai bagi anggota DPR maupun DPRD. Masih yang lama, belum diubah, yang tahu (besarannya) bendum, ya," kata Waketum Hanura Gede Pasek Suardika di kediaman OSO, Jalan Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).
Selain Pasek, Ketua DPC Hanura Maluku Tenggara Gerry Hukubun membantah tudingan itu. Ia juga membela OSO soal tudingan kepemimpinannya membuat elektabilitas partai turun.
"Saya mau pastikan bahwa elektabilitas partai tidak bisa disampaikan saat ini. Tidak ada aturan yang mengikat bahwa apabila ada perubahan elektabilitas partai, itu tanggung jawab ketua umum. Itu merupakan tanggung jawab kita semua," ujar Gerry.
"Yang kedua soal materi dan sebagainya. Saya pikir, Pak Oesman Sapta Odang, semua di Indonesia kenal dan tahu betul beliau. Hal-hal yang menjadi tuduhan itu tidak rasional dan saya pikir AD/ART Hanura itu jelas," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPC Hanura Kota Tidore Abdul Karim Togubu menegaskan kepemimpinan OSO lebih nyaman dibanding sebelumnya. Ia juga memastikan tak ada gangguan di daerahnya terkait kisruh di DPP Hanura.
"Jujur saja, kami di daerah tidak merasa terganggu sedikit pun. Keyakinan kami, Pak Oesman Sapta masih ketua umum yang sah," ucap Abdul.
"Menyangkut kepemimpinan Pak OSO sekarang ini, jujur, kami merasa sangat nyaman. Selama ini, sebelum Pak OSO masuk, kami di daerah seperti sapi perah," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat Marlis menilai sejumlah program di era kepemimpinan OSO memberatkan kader partai yang masuk di ranah legislatif, khususnya daerah. Dia mengatakan, selama OSO memimpin partai, anggota Dewan dari Fraksi Hanura harus menyetorkan dana 50 persen dari gaji yang diperoleh.
Hanura kubu 'Ambhara' juga sudah tak ingin dipimpin oleh OSO sebagai Ketum Hanura. Mereka membandingkan kepemimpinan OSO dengan Wiranto, Ketum Hanura sebelumnya.
"Ketika dengan Pak Wiranto dulu pilotnya, kami dibawa tenang. Kalaupun ada angin kencang, turbulensi tak kuat," ujar Marlis di kantor DPP Hanura, Bambu Apus, Jakarta Timur.
(haf/dkp)
