Anies Siap Kembalikan Duit Pulau, Gerindra: Justru Menguntungkan

Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan siap mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke pengembang pulau reklamasi bila Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah diberikan ke pengembang dibatalkan negara. Uang yang dipakai untuk membayar ke pengembang adalah uang rakyat.

"Sumber pendanaan legal tentu hanya dari APBD yang notabene uang rakyat," kata anggota Fraksi Partai Gerindra DKI, Syarif, kepada detikcom, Senin (15/1/2018).

Diperkirakan uang BPHTB yang harus dikembalikan ke pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta tembus Rp 400 miliar. Sekretaris Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI ini menilai tak akan timbul kerugian apabila Pemerintah Provinsi DKI membayar BPHTB ke pengembang.

"Ruginya di mana? Justru akan menguntungkan Pemprov," ujar Syarif.

Keuntungan yang didapat yakni Pemprov DKI bisa lebih leluas menata ulang pemanfaatan Pulau D hasil reklamasi. "Untuk kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya," kata Syarif.

Baca juga: Minta BPN Batalkan HGB, Anies Siap Kembalikan BPHTB Kapuk Naga Indah

Sebelumnya, Anies menyatakan siap menanggung segala konsekuensi bila nantinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut HGB pulau reklamasi dari pengembang. Konsekuensi itu termasuk pengembalian duit BPHTB ke PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang proyek.

"Pokoknya semua konsekuensinya kalau sudah dibatalkan prosesnya akan kita lakukan, semua konsekuensinya," kata Anies saat ditanya kesiapan Pemprov DKI mengembalikan BPHTB PT Kapuk Naga Indah, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/1) lalu.

Baca juga: DKI Siap Ganti Rugi Pengembang Pulau, Yusril: Ujungnya Uang Rakyat

Pakar hukum dan politisi, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti soal konsekuensi ini. Duit rakyat akan digunakan untuk mengembalikan duit ke pengembang. Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan duit rakyat semacam ini. Yusril menilai pulau reklamasi itu sudah menghabiskan puluhan triliun Rupiah.

"Pakai uang APBD ujung-ujungnya pakai uang rakyat. Apa berani Gubernur dan Wagub mempertanggungjawabkan itu kepada rakyat?" kata Yusril lewat sambungan telepon dalam diskusi 'Reklamasi dan Investasi' yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network, di Restoran Gado-gado Boplo, Jl Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1) lalu.

(dnu/dnu)