Usai Diperiksa, Politikus PKS Tamsil Jelaskan soal Banggar

Jakarta - Politikus PKS Tamsil Linrung mengaku ditanya penyidik KPK soal kinerja Badan Anggaran (Banggar) DPR. Pemeriksaan itu berkaitan dengan proses penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Markus Nari.

"Iya karena saya pimpinan Banggar selalu dipanggil yang bertugas ikut memberikan penjelasan," ujar Tamsil setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Berkaitan dengan proyek e-KTP, Tamsil mengaku tidak pernah membahas anggaran itu di Banggar DPR. Menurutnya, pembahasan soal itu ada di Komisi II DPR.

"Tidak ada pembahasan Badan Anggaran, yang ada sinkronisasi pembahasan terjadi komisi terkait kita selaku pimpinan Banggar menanyakan kepada komisi terkait dan menanyakan Kemenkeu apakah ada masalah. Kalau ada masalah, kita tidak menyetujui karena teknis Kemenkeu dan Komisi II menganggap tidak ada masalah," ujar Tamsil.

Baca juga: Kasus e-KTP, Politikus PKS Tamsil Linrung Penuhi Panggilan KPK

Dalam kasus ini, Markus Nari diduga memuluskan pembahasan anggaran proyek e-KTP, tapi Tamsil mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Namun, saat diperiksa KPK, Tamsil mengaku ditanya mengenai perubahan anggaran proyek e-KTP.

"Tidak tahu itu kejadian di komisi terkait, coba tanyakanlah ke mereka dengan Kemendagri. Iya dikonfirmasi tambahan awalnya kan sebenarnya cuma Rp 1 triliun terus ada tambahan Rp 400 miliar," ucap dia. (fai/dhn)