Pilkada Serentak, Kejagung Buka Posko Deteksi Dini Money Politic

Jakarta - Kejaksaan Agung menyiapkan jaksa-jaksa terpilihnya untuk masuk tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pilkada Serentak 2018. Kejagung memilih jaksa terbaik untuk mengawal Pilkada Serentak 2018 agar lebih efektif.

"Hal yang sangat penting dalam rangka mengefektifkan pilkada adalah Sumber Daya Manusia (SDM) jaksa pilihan," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad saat rapat gabungan Pilkada Serentak di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Noor yang mewakili Jaksa Agung M Prasetya itu juga menuturkan, pada Pilkada Serentak 2018 ini diterapkan prinsip satu atap. Tak hanya itu, kondisi geografis dan kondisi daerah pun menjadi perhatian Kejaksaan Agung.

Baca juga: Kapolri Minta Proses Hukum Saat Pilkada Ditunda, Ketua KPK Tak Setuju

"Prinsip satu atap yang sebelumnya belum satu atap, diterapkan di Pilkada Serentak tahun ini. Kondisi geografis dan kondisi di mana daerah pengembangan yang ada pemilunya dan belum ada ditunjuk pejabat dan jaksa dengan Gakkumdu setempat," ujarnya.

Noor pun menyebut, Kejagung membuat posko khusus untuk mendeteksi kemungkinan money politic di Pilkada Serentak. Posko tersebut akan membuat perkiraan di daerah-daerah yang rawan politik uang.

"Terkait dengan pemilu serentak, pertama berkaitan dengan Adhyaksa Command Center ini posko pemantauan termasuk mendeteksi dini. Kemudian membuat perkiraan intelejen tentang daerah rawan," tuturnya. (yas/elz)