Luhut Vs Susi Debat soal Kapal, Pimpinan DPR: Kembalikan ke Presiden

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berbeda pendapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal kebijakan penenggelaman kapal. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap Kabinet Kerja Presiden Jokowi kompak dalam mengambil keputusan.

"Saya berharap Kabinet Kerja ini betul-betul kompak. Jangan sampai dinamisasi internal itu kemudian terkesan mengemuka di masyarakat atau di publik," kata Taufik di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

"Satu, menyampaikan harus diledakkan kapal nelayan asing yang ilegal, kemudian pihak yang lain itu melarang, bahkan ada semacam beda pandangan yang tidak perlu menyangkut masalah kebijakan pemerintah," sambungnya.

Baca juga: Mengapa Penenggelaman Kapal Perlu (Tetap) Dilakukan?

Taufik juga menyarankan agar pengambilan keputusan di antara anggota Kabinet Kerja mengacu pada kebijakan presiden. Itu agar tidak ada perbedaan pendapat seperti yang terjadi antara Susi dan Luhut, yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Jadi seyogianya kita kembalikan pada kebijakan presiden. Karena apa pun pemegang mandatori dan elektoral. Tapi jangan sampai ini dibiarkan juga, karena ini jika dibiarkan lantas ada statement Ibu Susi yang akan tetap meledakkan seolah-olah akan menjadi kegaduhan baru, dan masyarakat tentunya menjadi bingung," tuturnya.

Karena itu, Taufik menyebut permasalahan beda pendapat ini perlu dikembalikan kepada mekanisme yang sudah ditentukan. Perlu dikaji kembali sebab-akibat yang timbul jika tetap menenggelamkan kapal.

"Dalam hal ini kita kembalikan saja kepada mekanisme yang ada kaitan, apakah perlu diledakkan atau tidak. Terus manfaat diledakkan maupun tidak tentunya kan semuanya sudah diatur, tinggal dibuat landasan hukumnya saja," tutupnya. (yas/tor)