DetikNews
Selasa 09 Januari 2018, 15:03 WIB

Pakar Hukum: Pembatasan Motor di HI-Monas Sudah Tidak Berlaku

Rivki - detikNews
Pakar Hukum: Pembatasan Motor di HI-Monas Sudah Tidak Berlaku ilustrasi (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan Pergub pembatasan motor di HI-Monas sudah bisa dilaksanakan. Menurut Irman, mulai saat ini, motor sudah bisa melintas di HI-Monas.

"(Pergub pembatasan sepeda motor sudah tidak berlaku lagi, karena Putusan MA berlaku sejak diputuskan dan diucapkan, sama seperti sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Irman kepada detikcom, Selasa (9/1/2018).

Irman mengatakan, pemberlakuan putusan MA ini tanpa perlu menunggu Gubernur DKI mencabut Pergub tersebut. Dia mengatakan, hal itu sudah sesuai dengan UU MA Tahun 2004 tentang pelaksanaan putusan.

Irman juga menilai Perma No 1/2011 tentang pelaksanaan putusan uji materi di MA tidak bisa dilakukan karena tak sesuai dengan UU MA tahun 2004. Sehingga, tak perlu lagi menunggu Gubernur DKI mencabut Pergub pembatasan motor tersebut untuk memperbolehkan motor melintasi HI-Monas.

"Oleh karenanya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 Pergub DKI 195/2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada Kawasan Ruas Jalan MH Thamrin, segmen Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air Mancur Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat mulai pukul 06.00 WIB hingga 23.00 WIB, sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karenanya sudah tidak berlaku lagi," tutur Irman.




Sebelumnya diberitakan, MA membatalkan Pergub DKI 195/2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di HI-Monas. Namun, menurut pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono, putusan itu tak bisa serta-merta berlaku karena ada Perma No 1/2011 tentang uji materi di MA.

Putusan uji materi di MA baru bisa berlaku jika si pembuat peraturan dalam hal ini Gubernur DKI mencabut Pergub tersebut. MA memberikan 90 hari kepada si pembuat aturan untuk mencabut aturan tersebut.

Namun, Perma ini disayangkan Bayu karena bisa menjadi celah bagi pembuat peraturan untuk melahirkan aturan yang sudah dibatalkan MA.


(rvk/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed