DetikNews
Senin 08 Januari 2018, 18:16 WIB

Sidang Dakwaan Jonru, Pengacara Nilai Jaksa Amburadul Terapkan UU

Ibnu Hariyanto - detikNews
Sidang Dakwaan Jonru, Pengacara Nilai Jaksa Amburadul Terapkan UU Jonru Ginting dalam sidang pembacaan dakwaan di PN Jaktim, Senin (8/1/2018). (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Pengacara Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting merasa keberatan atas surat dakwaan terkait kliennya. Pengacara menilai jaksa penuntut umum amburadul dalam menerapkan undang-undang.

"Sebetulnya JPU, katakanlah penyidik, ini amburadul menerapkan UU," kata anggota tim pengacara Jonru, Djudju Purwantoro, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1/2018).

Djudju menyebut pasal-pasal yang disangkakan terhadap Jonru janggal. Karena itu, pihaknya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan.

"Kita akan siapkan eksepsi untuk menangkis itu semua. Nota keberatan minggu depan," ujarnya.

Salah satu pasal yang dinilai janggal adalah dakwaan Pasal 4 huruf B angka 1 juncto Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis.

Djudju menyebut, bila pasal tersebut diterapkan, sejumlah orang yang disebut dalam posting Jonru seharusnya membuat laporan. Namun, dalam kenyataannya, hingga kini belum ada satu pun yang melapor.

"Itu kan UU material. Artinya, tokoh-tokoh yang ditulis di FB Jonru itu, mereka yang harus lapor dan sampai saat ini mereka juga tidak melaporkan. Tapi itu diterapkan menjadikan dakwaan oleh JPU, tidak ada yang bisa membuktikan adanya unsur kebencian," kata Djudju.

Djudju juga menyinggung dakwaan pasal alternatif, yakni Pasal 156 KUHP. Dia memandang pasal tersebut tak bisa diterapkan di UU ITE.

Sementara itu, anggota tim pengacara lainnya, Irfan Iskandar, mengatakan pasal alternatif yang digunakan menunjukkan keragu-raguan tim jaksa.

Jonru Ginting didakwa menyebarkan ujaran kebencian lewat Facebook. Posting Jonru dinilai jaksa bisa menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat.

"(Terdakwa) melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dengan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan," kata jaksa.
(ibh/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed