Fahri Hamzah Minta UU MD3 Direvisi Total

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 tak hanya sebatas penambahan kursi pimpinan DPR untuk mengakomodasi PDIP selaku pemenang Pemilu 2014. Fahri ingin revisi UU MD3 dilakukan menyeluruh.

Dijelaskan Fahri, sejak awal memang terjadi perdebatan soal revisi UU MD3. Ada yang ingin merevisi keseluruhan, ada juga yang ingin sebagian saja. Karena menjelang Pemilu Serentak 2019, Fahri menganggap revisi UU MD3 sebaiknya dilakukan menyeluruh.

Baca juga: NasDem Tolak Revisi UU MD3 yang Beri Jatah Pimpinan DPR ke PDIP

"Ini kan sudah 2018, umumnya memang revisi itu dilakukan setahun sebelum pemilu. Pemilu kan awal tahun depan, jadi memang selayaknya sekarang ini ada revisi dan revisi itu menyeluruh aja karena banyak poin yang akan diperbarui dalam undang-undang sekarang," tutur Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Baca juga: Penambahan 1 Kursi Pimpinan DPR untuk PDIP Sudah Disepakati di Baleg

Menurut Fahri, beberapa elemen dalam UU MD3 perlu diperbarui. Salah satunya terkait penamaan UU. Soal penamaan, memang terjadi perdebatan cukup alot. Ada yang ingin UU Nomor 17 Tahun 2014 ini menjadi UU MD2 saja karena DPRD tak relevan diatur dalam UU ini.

"Apakah penamaannya, apakah pemisahannya dan sebagainya yang semuanya ini domainnya Baleg (Badan Legislasi DPR RI). Kita menunggu laporan Baleg," sebut Fahri

Baleg DPR sendiri telah menyepakati penambahan kursi pimpinan DPR untuk mengakomodasi PDIP. Kelanjutan pembahasan revisi UU MD3 akan dilakukan pada awal masa sidang DPR, yang akan dibuka pada 9 Januari 2018. (gbr/dkp)