DetikNews
Rabu 03 Januari 2018, 22:40 WIB

Eks KSAU Tolak Diperiksa soal AW-101, KPK Ingatkan Komitmen Panglima

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Eks KSAU Tolak Diperiksa soal AW-101, KPK Ingatkan Komitmen Panglima Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna menolak memberi keterangan terkait dugaan korupsi helikopter AW-101 karena alasan kerahasiaan militer. KPK akan menindaklanjutinya lewat koordinasi dengan POM TNI.

"Tentu kita perlu koordinasi dengan POM TNI, sejauh mana aspek kerahasiaan tersebut berlaku. Apakah juga dalam konteks proses penegakan hukum atau tidak, atau seperti apa," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).

Febri mengatakan kasus dengan irisan dua pelaku dari sipil dan militer seperti ini tentu membutuhkan komitmen dari KPK dan TNI. Febri kemudian mengingatkan kembali soal komitmen Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam membantu menuntaskan kasus ini.

"Jadi koordinasi secara intens dan komitmen yang kuat misalnya dari Panglima TNI bisa menjadi suatu hal dan membantu proses penanganan perkara yang melibatkan dua wilayah hukum ini," ucap Febri.


Febri mengungkapkan tersangka dari sipil dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh, juga akan diperiksa tidak lama lagi. Ini merupakan strategi penyidikan.

"Saya kira dalam semua proses penyidikan yang dilakukan, terkadang kami melakukan pemeriksaan tersangka tidak di awal. Tapi setelah mengklarifikasi informasi yang krusial dulu terhadap sejumlah pihak. Ada sejumlah pihak dari sipil dan militer yang sudah dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Agus sebelumnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Setelah mendatangi penyidik KPK selama 2,5 jam, Agus sempat memberi pernyataan soal pembelian helikopter yang kini mangkrak di Bandara Halim Perdanakusuma tersebut.

"Jadi alat pertahanan sistem senjata, untuk militer, pengguna, pengelolanya itu pasti prajurit. Nah, prajurit itu punya sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang kelima, biar teman-teman tahu: Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Itu (makanya) nggak boleh (disebutkan)," tutur Agus.

Agus bahkan menunjukkan buku saku yang berisi sumpah prajurit yang di dalamnya ada poin menjaga rahasia. Dia juga berkata yang namanya prajurit tidak mungkin ada kata pensiun.

"Jadi saya sampai sekarang sudah retired, ke mana pun saya bawa ini buku kecil, pasti dibawa. Harus dibawa, karena di sini ada doktrin prajurit itu tidak pernah ada retired, sumpahnya buku saku ini," kata Agus Supriatna.


Pengadaan helikopter jenis angkut penumpang tersebut menimbulkan kontroversi lantaran rencana pembeliannya ditolak Presiden Joko Widodo pada 2015. Awalnya helikopter tersebut ditujukan sebagai helikopter pengangkut very-very important person (VVIP), namun harganya dinilai terlalu mahal untuk kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tak stabil.

Namun, pada 2016, Marsekal (Purn) Agus Supriatna, yang masih menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, kembali melakukan pengadaan helikopter AW-101 dengan perubahan fungsi, sebagai helikopter angkut pasukan dan SAR.
(nif/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed