Rabu 03 Januari 2018, 16:30 WIB
Bentuk Satgas Anti-politik Uang, Kapolri dan KPK Bagi-bagi Tugas
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Satgas Money Politics perlu dibentuk tahun ini dalam rangka pesta demokrasi. Tito menjelaskan Satgas Money Politics, yang terdiri dari Polri dan KPK, diperlukan karena dalam hal penindakan, KPK tak dapat memproses pelaku yang jabatannya di bawah eselon satu.
"Teman-teman KPK tidak boleh menangani yang bukan penyelenggara, (yang bisa ditangani KPK) hanya tingkat eselon satu ke atas. Eselon satu ke bawah nggak boleh. Undang-undang mengatakan begitu," jelas Tito di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).
"Kalau tangkapan tak masuk dalam (kategori di) undang-undang, KPK serahkan ke polisi atau jaksa. Untuk daerah hanya kepala daerah dan DPRD yang ditangani KPK. Kalau kadis tidak bisa, harus ditangani polisi," sambung Tito.
Tito menerangkan rencananya membentuk Satgas Money Politics bertujuan memberi efek deterrent terhadap pihak-pihak yang ingin berbuat curang di pilkada serentak nanti. Tito juga menyampaikan, jika dalam satu kasus yang ditangani Polri terdapat intervensi yang kuat, Polri akan menyerahkan kasus tersebut kepada KPK.
"Tujuan kita mengawasi juga menindak untuk efek deterrent kepada semua pihak. Kalau kira-kira nanti penanganan kita terbentur karena banyak intervensi politik, kasih ke KPK. Tujuan kita menekan money politics agar hasil pilkada demokrasi kita lebih berkualitas," terang Tito.
Dia kemudian menggambarkan ranah kerja Satgas Money Politics, yang meliputi pelanggaran undang-undang korupsi, pemilu, parpol, dan KUHP.
"Kasusnya sepanjang dia masuk undang-undang, kalau masuk undang-undang korupsi bisa dikenakan, kalau Undang-Undang Pemilu bisa dikenakan, kalau Undang-Undang Parpol bisa dikenakan, kalau KUHP bisa dikenakan," urai Tito.
Sebelumnya, Tito menyampaikan Polri dan KPK sepakat membentuk satgas anti-politik uang terkait Pilkada 2018. Satgas ini akan mengawasi permainan politik uang para calon kepala daerah.
"Saya sudah sampaikan kepada pimpinan KPK, 'Pak, kita buat saja tim bersama.' Nanti Mabes Polri membuat khusus satgas money politics. Nanti Kabareskrim saya suruh untuk membentuk, tarik beberapa anggota yang memiliki idealisme yang kuat dan kita biayai khusus, dan setelah itu mulai dari Januari kita bergerak sama," kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).
Soal teknis pembentukan, Tito meminta KPK bersama Kabareskrim Komjen Ari Dono melakukan pembahasan bersama. "Saya sampaikan (kepada KPK) untuk mengundang Kabareskrim, membuat tim itu komposisinya kita lihat nanti wilayah mana yang rawan politik. Tidak semua wilayah, tapi beberapa wilayah rawan politik," papar Tito.
(aud/rvk)
"Teman-teman KPK tidak boleh menangani yang bukan penyelenggara, (yang bisa ditangani KPK) hanya tingkat eselon satu ke atas. Eselon satu ke bawah nggak boleh. Undang-undang mengatakan begitu," jelas Tito di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).
"Kalau tangkapan tak masuk dalam (kategori di) undang-undang, KPK serahkan ke polisi atau jaksa. Untuk daerah hanya kepala daerah dan DPRD yang ditangani KPK. Kalau kadis tidak bisa, harus ditangani polisi," sambung Tito.
Tito menerangkan rencananya membentuk Satgas Money Politics bertujuan memberi efek deterrent terhadap pihak-pihak yang ingin berbuat curang di pilkada serentak nanti. Tito juga menyampaikan, jika dalam satu kasus yang ditangani Polri terdapat intervensi yang kuat, Polri akan menyerahkan kasus tersebut kepada KPK.
"Tujuan kita mengawasi juga menindak untuk efek deterrent kepada semua pihak. Kalau kira-kira nanti penanganan kita terbentur karena banyak intervensi politik, kasih ke KPK. Tujuan kita menekan money politics agar hasil pilkada demokrasi kita lebih berkualitas," terang Tito.
Dia kemudian menggambarkan ranah kerja Satgas Money Politics, yang meliputi pelanggaran undang-undang korupsi, pemilu, parpol, dan KUHP.
"Kasusnya sepanjang dia masuk undang-undang, kalau masuk undang-undang korupsi bisa dikenakan, kalau Undang-Undang Pemilu bisa dikenakan, kalau Undang-Undang Parpol bisa dikenakan, kalau KUHP bisa dikenakan," urai Tito.
Sebelumnya, Tito menyampaikan Polri dan KPK sepakat membentuk satgas anti-politik uang terkait Pilkada 2018. Satgas ini akan mengawasi permainan politik uang para calon kepala daerah.
"Saya sudah sampaikan kepada pimpinan KPK, 'Pak, kita buat saja tim bersama.' Nanti Mabes Polri membuat khusus satgas money politics. Nanti Kabareskrim saya suruh untuk membentuk, tarik beberapa anggota yang memiliki idealisme yang kuat dan kita biayai khusus, dan setelah itu mulai dari Januari kita bergerak sama," kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).
Soal teknis pembentukan, Tito meminta KPK bersama Kabareskrim Komjen Ari Dono melakukan pembahasan bersama. "Saya sampaikan (kepada KPK) untuk mengundang Kabareskrim, membuat tim itu komposisinya kita lihat nanti wilayah mana yang rawan politik. Tidak semua wilayah, tapi beberapa wilayah rawan politik," papar Tito.
(aud/rvk)
