Ini Tujuan KPK Bentuk Satgas Anti-politik Uang Bersama Polri

Jakarta - KPK dan Polri akan bekerja sama membentuk satgas antipolitik uang terkait Pilkada 2018. KPK berharap calon-calon pimpinan kepala daerah terpilih yang antipolitik uang akan terpilih.

"Terus terang, dalam rangka untuk menciptakan suasana demokrasi yang lebih sehat, agar kita mendapatkan pimpinan-pimpinan yang lebih baik, maka money politics itu harus kita perhatikan secara saksama," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Menurut Syarif, ada 2 aspek yang akan menjadi fokus bagi satgas tersebut. Pertama, kata Syarif, untuk mendukung kelancaran jalannya pemilihan langsung kepada daerah.

Baca juga: Polri-KPK akan Bentuk Satgas Anti-politik Uang di Pilkada

"Kedua, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pemanfaatan uang untuk mendapatkan suara, mudah-mudahan itu bisa kita cegah," kata Syarif.

Sebelumnya, rencana pembentukan satgas gabungan 2 lembaga ini dilontarkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia menyebut koordinasi telah dilakukan bersama Ketua KPK Agus Rahardjo selama beberapa pekan.

Hal itu dilakukan untuk merespons ongkos politik yang disebutnya tinggi dan bisa disalahgunakan untuk memanipulasi demokrasi.

"Saya sudah sampaikan kepada pimpinan KPK, 'Pak, kita buat saja tim bersama.' Nanti Mabes Polri membuat khusus satgas money politics. Nanti Kabareskrim saya suruh untuk membentuk, tarik beberapa anggota yang memiliki idealisme yang kuat dan kita biayai khusus, dan setelah itu mulai dari Januari kita bergerak sama," kata Tito. (nif/dhn)