Walikota Kupang Bersikukuh ke Australia Meski Ada KLB Gizi

Kupang - Walikota Kupang, Semuel Khristian Lerik bersekukuh untuk berkunjung ke Palmersthon, Australia Utara, meski NTT masih berduka karena 12 anak telah tewas akibat busung lapar dan 66.833 lainnya dalam kondisi kritis akibat krisis gizi. Kunjungan lima hari terhitung 5-9 Juli 2005 mendatang, dinilainya lebih penting, urgent dan demi kesejahteraan masyarakat NTT. Sedangkan urusan KLB Gizi yang juga mengancam ribuan balita dan anak di Kota Kupang, diserahkan kepada Dinas Kesehatan sebagai instansi tekhnis."Memang benar, ada KLB Gizi di NTT. Tetapi di Kota Kupang tidak ada yang tewas. Yang menderita busung lapar sudah mendapat pemberian makanan tambahan. Dinas kesehatan menganggarkan Rp 60 juta dan pemerintah kota menyumbang Rp 50 juta untuk penanganan busung lapar. Apakah karena ada KLB lantas urusan yang lain tidak dijalankan. Kami ke Australia, atas undangan Walikota Palmerston. Kunjungan ini adalah kunjungan balasan," kata Walikota Kupang Semuel Khristian Lerik diruang kerjanya, kantor walikota Kupang, Nusa Tengara Timur (NTT), Sabtu (11/6/2005).Yang pasti, lanjutnya, dana APBD 2005 yang digunakan untuk kunjungan ini, hanya untuk membiayai Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Sedangkan isteri tiga pejabat yang turut nimbrung, menjadi tanggungan masing-masing, termasuk pengusaha lokal yang diundang Walikota Palmerston, Annette Burke. Lerik menambahkan, kunjungan itu, memiliki nuansa positif karena dalam rangka pemantapan kerjasama pembangunan klinik bersalin ibu dan anak di Kupang, kerjasama dalam bidang olahraga, pariwisata, serta rencana pembentukan kawasan segitiga Darwin-Kupang-Dili. Selain itu, untuk membangun kembali tali silaturahmi dengan pemerintah Australia Utara sekaligus meyakinkan warga Australia mengenai keamanan di Timor barat yang sudah kondusif.Sedangkan mengenai anggapan bahwa perjalanan ini berfoya-foya dan dalam rangka "bulan madu" dengan aparat penegak hukum, Lerik mengatakan bahwa anggapan itu keliru.Hal senada, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Edwin Fanggidae, salah satu tersangka korupsi dana purnabakti senilai Rp 3 miliar. Ia berpendapat, rencana kunjungan ke Australia, dalam rangka menjajaki berbagai peluang demi masa depan NTT. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan dari APBD untuk kunjungan tersebut tidak seberapa dengan nilai investasi yang akan ditanam pemerintah Australia. "Rumah sakit yang akan dibangun, nilainya lebih dari Rp 7 miliar. Pemerintah Kota Kupang hanya membantu menyediakan tenaga medis dan tanah untuk lokasi pembangunan. Sehingga kunjungan ke Australia sangat bermanfaat," katanya. Mengenai statusnya sebagai tersangka, Edwin mengatakan bahwa sejauh direly bersama tiga tersangka lainnya belum terdaftar dalam daftar cekal tangkal (Cekal) dari Imigrasi, tidak masalah. Ia pun sependapat dengan Walikota Semuel Khristian Lerik bahwa masalah KLB Gizi yang melanda puluhan ribu anak dan balita di NTT, tidak perlu disangkutpautkan dengan agenda kunjungan ke Australia tersebut. "Khan sudah ada yang menangani kasus KLB Gizi dalam kaitan dengan busung lapar," katanya. Tanggapan kedua pejabat Kota Kupang ini, berseberangan dengan sikap pemerintahan SBY yang meminta para kepala daerah untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri atau ke Jakarta jika agendanya tidak begitu menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Apalagi, saat ini berbagai pihak tengah berupaya mengatasi krisis gizi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur belakangan ini. Sedikitnya 66.833 balita dan anak di NTT mengalami kurang gizi, gizi buruk, marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor. Di Kota Kupang, lebih dari 200 balita mengalami gizi buruk. 12 diantaranya busung lapar. Ribuan balita dan anak hingga kini belum terdata, menderita kurang gizi. Pemerintah selalu berspekulasi, keterbatasan dana menjadi penyebab utama perbaikan kesehatan masyarakat. Para pejabat yang akan ke Australia yakni Walikota Kupang, Semuel Kristian Lerik, Ketua DPRD Dominggus Bolla, Wakil Ketua Edwin Fanggidae dan Rudi Tonubesi, Kepala Bagian Umum Yefta Bengu, Kepala Bappeda LS Foenay, Asisten Tata Pemerintahan Gabriel Kahan, Kepala Badan Litbang dan Pengolahan data Elektronik Arnold Kolly Mally. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang akan diikutsertakan yakni Dandim 1604 Kupang Letkol Stefanus Trimulyono, Kepala Kejaksaan Negeri Kupang Hindiyani, Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang R. Henri Silaen, Kapolresta Kupang AKBP Agus Nugroho. Sedangkan tiga isteri pejabat yang juga mendapat fasilitas negara untuk ikut jalan-jalan yakni Ny. Mia Lerik, isteri Walikota Kupang, Ny. Anna Hindiyana, isteri Kepala Kejaksaan Negeri Kupang dan Ny. Lina Napitupulu-Silaen, Isteri Ketua Pengadilan Kupang. (jon/)