Kemenhan Tegaskan RI Tak Bisa Disetir soal Dukungan ke Palestina

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan bantuan keuangan kepada negara yang menolak pernyataan AS soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi, Bondan Tiara Sofyan, menyebut Indonesia tidak bisa disetir soal dukungan ke Palestina.

Sofyan mengatakan ancaman tersebut sudah dibahas saat rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam. Menurut Bondan, Indonesia merupakan negara yang tak bisa dikendalikan negara lain.

"Tentu sudah bicarakan. Kemarin ada rapat terbatas dipimpin Menko Polhukam sudah dibahas detail kita jalan biasa. Kita negara besar tidak bisa dikendalikan negara lain itu lebih terkait hibah itu," ujar Bondan saat pemaparan kinerja 3 tahun Kemenhan di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Bondan menilai Indonesia mempunyai kedaulatan dalam sistem pertahanan. Oleh sebab itu, Kemenhan, Kemenkeu, dan Kemenlu membahas langkah yang diambil jika ada ancaman itu.

"Kita negara memiliki kedaulatan tidak bisa semena-mena diinjak oleh negara lain. Tapi tentu kita diplomasi Kemenlu, Kemenkeu, dan Kemenhan kerja sama dampaknya apa untuk Indonesia sanksi. Kita juga punya kebebasan tidak bisa disetir negara lain," tutur dia.

Baca juga: Berani! 20 Negara Arab Penerima Bantuan AS Dukung Resolusi PBB

Baca juga: Trump Ancam Negara yang Voting Melawan AS di Majelis Umum PBB

AS sebelumnya mengancam akan memotong dana hibah ke negara-negara menolak pernyataan AS terkait Yerusalem. Tetapi ancaman AS ini tidak digubris.

Kenyataannya, Majelis Umum PBB menerima resolusi yang menyatakan menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 128 negara menyetujui resolusi itu, 9 negara tidak setuju, dan 35 negara abstain. (fai/nvl)