DetikNews
Jumat 29 Desember 2017, 16:28 WIB

Kapolri dan Panglima akan Keliling RI Jamin Keamanan Pilkada 2018

Yulida Medistiara - detikNews
Kapolri dan Panglima akan Keliling RI Jamin Keamanan Pilkada 2018 Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Foto: dok. Mabes Polri)
Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mewaspadai ancaman yang mungkin muncul selama Pilkada Serentak 2018, yang digelar di 171 wilayah. Tito telah mengatur strategi mengantisipasi daerah rawan.

"Ada persebaran kerawanan. Kita paham, (akibat) pilkada, terjadi polarisasi masyarakat. Polarisasi oke saja. Tapi di sisi lain polarisasi adalah pemecahan masyarakat sesuai hak pilihnya. Yang namanya pemecahan itu kalau berbeda kepentingan akan ada potensi konflik. Oleh karena itu, potensi konflik bisa terjadi di 31 provinsi dari 34. Yang penting bagaimana kita mengelola agar tidak merugikan," kata Tito di kantornya, Jl Trunojoyo, Jumat (29/12/2017).


Pilkada Serentak 2018 akan digelar di 31 provinsi. Pilkada tersebut akan digelar di 171 daerah, yakni di 17 tingkat provinsi, 39 tingkat kota, dan 115 tingkat kabupaten.

Tito menyebut adanya pilkada serentak di 31 provinsi tahun depan membuat kekuatan Polri di daerah banyak dibutuhkan. Nantinya personel kepolisian dari Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan diperbantukan ke daerah rawan.

Sementara itu, khusus daerah DKI Jakarta, personel Polda Metro Jaya tidak akan digeser ke daerah rawan untuk menjaga stabilitas keamanan. Tito menyebut akan mengerahkan sebagian personel Mabes Polri dan meminta bantuan TNI untuk menjaga Pilkada Serentak 2018.

Dia juga berencana melakukan safari bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengumpulkan personel untuk mengamankan wilayah masing-masing.


"Oleh karena itu, kekuatan yang paling mungkin mengamankan bersama-sama pilkada adalah TNI. Saya sudah sampaikan ke Panglima TNI, mohon dukungan maksimal. Dan kami akan bersafari seperti yang dilakukan kemarin di Kalbar, kita kumpulkan polisi dan TNI mengamankan wilayah masing-masing. Kuncinya ada di sana," ujar Tito.

Menurut Tito, daerah yang paling rawan merupakan daerah yang memiliki lebih dari satu pasangan calon serta memiliki isu sensitif. Maka daerah tersebut yang akan ditingkatkan pengamanannya.

"Kalau pasangannya satu tidak rawan, tapi kalau pasangannya lebih dan komposisinya rawan dengan isu provokatif dan sensitif akan kita anggap daerah rawan. Kita akan membuat pola operasi yang pas," ujarnya.


Ia memetakan daerah rawan sementara misalnya Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Maluku, dan NTT. Nantinya daerah rawan akan dievaluasi kembali setelah adanya pengumuman pasangan calon.

"Kita akan cek kerawanan, yang utama sangat bergantung pada pasangan calon. Pada saat pengumuman awal Februari, ada pola landskap konflik pilkada," ujarnya.
(jbr/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed