3 Daerah Rawan di Pilkada Papua: Mimika, Puncak, dan Jayawijaya

Jayapura - Rapat koordinasi persiapan pilkada 7 kabupaten KPU Provinsi Papua menetapkan tiga kabupaten di Papua menjadi daerah paling rawan dalam Pilkada 2018. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya.

Ketiganya menjadi daerah rawan karena, selain memiliki jejak tragedi kelam dalam pilkada sebelumnya, masih ada kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mencoba menggagalkan pilkada.

"Kabupaten Puncak mempunyai tragedi kelam 5 tahun yang lalu. Daerah ini juga masih terdapat kelompok kriminal bersenjata, maka daerah ini nomor satu yang tingkat kerawanannya sangat tinggi. Selain itu, Kabupaten Mimika masih terdapat perang suku, sementara Kabupaten Jayawijaya juga masih ada kelompok yang berkeinginan kepala daerah merupakan orang daerahnya," kata Ketua KPU Papua Adam Arisoi, Selasa (18/12/2017).

Adam mencontohkan, saat pihaknya melakukan kegiatan bimbingan teknis di bandara Puncak, mereka dipalang sehingga komisioner dan Ketua KPU Puncak tidak bisa menghadiri kegiatan.

"Analisa kami dan analisa pihak keamanan, terutama Polda dan Kodam, adalah sama. Langkah-langkah strateginnya nanti kami akan diskusikan dengan aparat keamanan, terutama pihak Polda dan Kodam, yang pasti akan menggunakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengajak masyarakat untuk bisa menerima proses yang terjadi," jelas Adam.

Daerah-daerah di Papua yang mengikuti Pilkada 2018 adalah:

1. Kabupaten Puncak
2. Kabupaten Mimika
3. Kabupaten Jayawijaya
4. Kabupaten Paniai
5. Kabupaten Deiyai
6. Kabupaten Mamberamo tenggah
7. Kabupaten Biak Numfor

Sebelumnya, pada Kamis (14/12), Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, setelah memimpin apel kebangsaan di lapangan Brimob Kotaraja, mengatakan hampir dua pertiga kekuatan Polda dilibatkan. Dari 11 ribu anggota, 8 ribu di antaranya diterjunkan untuk mengamankan pilkada.

"Kami juga akan ada menerima dukungan BKO yang bukan dari Papua, dari Mabes Polri yang disiapkan bergabung menjadi satu untuk melakukan pengamanan agenda pilkada, mulai dari tahapan tahapan yang memerlukan personel jumlah besar. Itu adalah ketika penetapan pasangan calon. Kemudian jadwal kampanye, kemudian hari tenang, dan sampai hari pemungutan suara, dan sampai kepada hari perhitungan hasil pemungutan suara," kata Boy. (asp/asp)