DPRD DKI Soroti Aturan Distribusi Barang di Pasar Tanah Abang

Penataan Tanah Abang ala Anies-Sandi (Samsdhuha Wildansyah/detikcom)

Jakarta - Kebijakan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang disebut berimbas pada aspek distribusi barang di Pasar Tanah Abang. DPRD DKI pun melihat jam operasional distribusi barang harus diatur.

"Di dalam (Pasar) Tanah Abang sendiri, area parkir untuk penurunan barang kurang cukup luas. Oleh karena itu, saya lihat harus ada aturan main," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Tubagus Arief ketika dihubungi, Jumat (29/12/2017).

Arief menyebut pengaturan jam itu penting agar tidak berimbas pada kemacetan di Tanah Abang. Dia merasa Pemprov DKI harus memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalkan penurunan barang itu dari jam berapa sampai jam berapa. Harusnya itu sudah mulai dibuat jam-jam berapanya, sehingga tidak mengganggu lalu lintas," kata Arief.

"Karena kan kita harus cari solusi yang pas dalam rangka bagaimana kita menyelesaikan masalah PKL ini," imbuh Arief.

Terkait kebijakan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang yang menuai kritik, Arief meminta publik tidak cepat mengambil kesimpulan. Politikus dari Fraksi PKS itu ingin publik melihat dulu sejauh mana konsep baru itu bisa mengurai kemacetan.

"Saya melihat ini terobosan baru yang tentunya kita lihat uji cobanya saja seperti apa. Cuma memang sekali lagi mereka sudah melakukan uji coba, kajian-kajian dalam proses bagaimana dia mengurai kemacetan di daerah Tanah Abang itu," ujar Arief.

Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya memiliki beberapa catatan atas konsep baru kawasan Pasar Tanah Abang. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra tidak setuju ruas jalan di Pasar Tanah Abang dialihfungsikan bukan untuk kendaraan.

"Jadi, secara pribadi, saya kalau trotoar sangat tidak setuju untuk PKL, pertama. Yang kedua, saya sangat setuju itu (jalan dan trotoar) dimanfaatkan sesuai fungsinya," kata Halim saat dihubungi, Jumat (22/12). (zak/dhn)