DetikNews
Minggu 24 Desember 2017, 11:36 WIB

MA Banyak Sunat Vonis Koruptor di PK, Ahli: Di Luar Akal Sehat

Rivki - detikNews
MA Banyak Sunat Vonis Koruptor di PK, Ahli: Di Luar Akal Sehat Ilustrasi Gedung MA (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) beberapa kali mengkorting hukuman para koruptor di tingkat peninjauan kembali (PK). Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, PK sebagai jalan menuju kebebasan.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Fickar Hadjar, mengatakan, seharusnya pengawasan di MA ditingkatkan terutama untuk majelis yang menangani perkara PK. Terlebih kepada hakim agung yang mau pensiun.

"Demikian juga pengawasan terhadap hakim-hakim agung yang menjelang pensiun harus diperketat," ujar Fikcar saat dihubungi detikcom, Minggu (24/12/2017).




Fickar menilai ada kecenderungan hakim agung yang jelang pensiun mengobral PK dengan meringankan hukuman para terpidana. Tentunya kecenderungan ini harus segera diawasi oleh MA.

"Karena kecenderungannya hakim-hakim agung yang mau pensiun ini banyak mengobral dan menjual vonis yang kadang-kadang pertimbangannya melawan akal sehat," ucapnya.

Perkara PK yang ramai terakhir ialah perkara OC Kaligis yang hukumannya dikotring dari 10 tahun menjadi 7 tahun. Selain OC Kaligis, Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau divonis 14 tahun penjara di tingkat kasasi tapi di tingkat PK disunay menjadi 10 tahun penjara. Demikian juga dengan Angelina Sondakh. Mantan anggota DPR itu awalnya divonis 12 tahun penjara di tingkat kasasi. Tapi divonis PK menjadi 10 tahun penjara.

"Putusan OC Kaligis ini menjadi indikator tirai hitam dunia peradilan termasuk profesi-profesi di dalamnya," tutur Fickar.


(rvk/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed