Jumat 22 Desember 2017, 17:10 WIB
Senada dengan PDIP, Fadli Zon: Jaksa Agung Harus Dievaluasi
Fadli Zon. (Foto: Andika/detikcom)
Jakarta -
Waketum Gerindra Fadli Zon setuju dengan kritik PDIP kepada Jaksa Agung M Prasetyo yang dituding kerap berpolitik dalam menangani suatu perkara. Fadli bahkan ingin Prasetyo dievaluasi.
Bagi Fadli, seorang penegak hukum haruslah tidak mempunyai latar belakang politik. Kalau tidak, konflik kepentingan akan sangat rawan terjadi.
"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk Kejaksaan Agung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik sehingga tidak dijadikan kasus-kasus itu untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).
"Jadi, saya kira memang patut harusnya dievaluasi," imbuhnya.
Fadli ingin seorang Jaksa Agung mengedepankan profesionalisme. Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi andai Jaksa Agung benar-benar diganti.
"Saya kira profesional, yang memang dari karir dan orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas," tegas Fadli.
PDIP mengkritik kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang disebut jalan di tempat. Salah satunya dituding akibat pimpinan Kejaksaan berasal dari partai politik.
PDIP merasa kadernya kerap menjadi korban kriminalisasi oleh kejaksaan.
"Kejaksaan jalan di tempat. Mohon maaf, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDIP Trimedya Panjaitan, Kamis (21/12).
Dalam kesempatan terpisah, Jaksa Agung Prasetyo menanggapi. Prasetyo menyatakan tidak ada tebang pilih apalagi politisasi dalam memproses hukum suatu perkara oleh Kejaksaan
"Dalam melaksanakan penegakan hukum selama ini dan sampai kapanpun Kejaksaan akan tetap menjaga agar semuanya berjalan dan dilakukan secara objektif, profesional dan proporsional," kata Prasetyo kepada detikcom.
(gbr/dkp)
Bagi Fadli, seorang penegak hukum haruslah tidak mempunyai latar belakang politik. Kalau tidak, konflik kepentingan akan sangat rawan terjadi.
"Harusnya para penegak hukum yang duduk di lembaga penegakan hukum termasuk Kejaksaan Agung adalah orang-orang yang bukan dari partai politik sehingga tidak dijadikan kasus-kasus itu untuk kepentingan partai politik atau ada semacam conflict of interest," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).
"Jadi, saya kira memang patut harusnya dievaluasi," imbuhnya.
Fadli ingin seorang Jaksa Agung mengedepankan profesionalisme. Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi andai Jaksa Agung benar-benar diganti.
"Saya kira profesional, yang memang dari karir dan orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas," tegas Fadli.
PDIP mengkritik kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang disebut jalan di tempat. Salah satunya dituding akibat pimpinan Kejaksaan berasal dari partai politik.
PDIP merasa kadernya kerap menjadi korban kriminalisasi oleh kejaksaan.
"Kejaksaan jalan di tempat. Mohon maaf, kesulitan terbesar kalau jaksa agungnya dari partai politik," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDIP Trimedya Panjaitan, Kamis (21/12).
Dalam kesempatan terpisah, Jaksa Agung Prasetyo menanggapi. Prasetyo menyatakan tidak ada tebang pilih apalagi politisasi dalam memproses hukum suatu perkara oleh Kejaksaan
"Dalam melaksanakan penegakan hukum selama ini dan sampai kapanpun Kejaksaan akan tetap menjaga agar semuanya berjalan dan dilakukan secara objektif, profesional dan proporsional," kata Prasetyo kepada detikcom.
(gbr/dkp)
