Mutasi 16 Pati Dianulir, Wapres JK: Itu Masalah Internal TNI

Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir keputusan mutasi yang diambil Panglima TNI pendahulunya, Jenderal Gatot Nurmantyo. Wapres Jusuf Kalla (JK) enggan mengomentarinya karena hal tersebut murni milik internal TNI.

"Itu masalah internal TNI ya," kata JK setelah menghadiri Munaslub Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Meski demikian, JK yakin keputusan Hadi tak akan menimbulkan kegaduhan baru. Dia yakin karena prajurit TNI sangat disiplin.

"Saya kira tidak (gaduh), itu masalah internal. TNI itu punya disiplin yang kuat, tergantung panglimanya gimana," sebut JK.

Hadi sudah memberikan keterangan soal kebijakannya itu. Dia mengatakan alasannya membatalkan rotasi jabatan 16 perwira tinggi (pati) karena amanah sebagai Panglima TNI. Karena amanah itulah Hadi harus mengevaluasi secara terus-menerus sumber daya manusia di TNI.

"Pertama adalah saya harus mengamanahkan tugas sebagai Panglima TNI. Untuk itu, saya selalu mengevaluasi secara terus-menerus berkesinambungan terhadap sumber daya manusia TNI. Untuk memenuhi organisasi di TNI ini dan menghadapi tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks," ujar Hadi di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, tadi.

Dia menjelaskan keputusannya itu bukan karena pertimbangan suka dan tidak suka (like and dislike), melainkan menyesuaikan kebutuhan organisasi.

TNI memiliki petunjuk administrasi baku yang dilaksanakan secara bertahap. Pembinaan prajurit dilakukan mulai dari satuan bawah hingga masuk ke Mabes TNI.

Namun Hadi enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya soal penunjukan ulang Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi. Demikian juga dengan mutasi yang dilakukan terhadap jabatan Kepala BAIS TNI.

"Penjelasan saya sudah tahu kan? Profesionalitas dan manned system di jabatan TNI," katanya. (gbr/nkn)