Selasa 19 Desember 2017, 15:16 WIB
PPATK: Pendanaan Teroris Saat Ini Gunakan Sosial Media
Foto: Konferensi pers PPATK (Adit-detikcom)
Jakarta -
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan metode pendanaan teroris telah mengalami perubahan. Perubahan signifikan terjadi dalam penggunaan sosial media untuk menggalang dana serta propaganda teroris.
"Pendanaan teroris mengalami perubahan jika dulu mulai dari pengumpulan dana sendiri atau self founding. Sekarang melalui sosial media dan crowd founding dengan iklan yang disamarkan," kata Kiagus di kantor PPATK, Jl Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Menurut Kiagus, penggunaan sosial media telah menekan biaya untuk propaganda teroris. Sehingga dana yang terkumpul lebih dimanfaatkan untuk persenjataan atau alat teror.
"Jika dulu biasanya cash sehingga bisa dilacak di mana dana yang terkumpul dipergunakan untuk organisasi, gaji para teroris dan propaganda. Namun karena sekarang biaya propaganda lebih kecil, biaya itu lebih banyak diberikan untuk senjata dan sebagainya," jelasnya.
Dalam indeks persepsi publik, masyarakat menilai bahwa pelaku tindak pidana pendanaan teroris berasal dari kalangan pengusaha/wirausaha, pengurus/ anggota ormas dan pengurus/anggota parpol. Oleh karena itu pemahaman masyarakat meyakini penegakan hukum dalam upaya pemberantasan pendanaan teroris di Indonesia belum efektif.
"Pengusaha/wiraswasta (5.32), pengurus/anggota ormas (5.11), kemudian pengurus/anggota parpol (4.99). Terlebih dalam menghadapi perubahan pola pikir radikalisme yang mengatasnamakan keyakinan tertentu," tutup Kiagus.
(adf/rvk)
"Pendanaan teroris mengalami perubahan jika dulu mulai dari pengumpulan dana sendiri atau self founding. Sekarang melalui sosial media dan crowd founding dengan iklan yang disamarkan," kata Kiagus di kantor PPATK, Jl Ir Djuanda, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Menurut Kiagus, penggunaan sosial media telah menekan biaya untuk propaganda teroris. Sehingga dana yang terkumpul lebih dimanfaatkan untuk persenjataan atau alat teror.
"Jika dulu biasanya cash sehingga bisa dilacak di mana dana yang terkumpul dipergunakan untuk organisasi, gaji para teroris dan propaganda. Namun karena sekarang biaya propaganda lebih kecil, biaya itu lebih banyak diberikan untuk senjata dan sebagainya," jelasnya.
Dalam indeks persepsi publik, masyarakat menilai bahwa pelaku tindak pidana pendanaan teroris berasal dari kalangan pengusaha/wirausaha, pengurus/ anggota ormas dan pengurus/anggota parpol. Oleh karena itu pemahaman masyarakat meyakini penegakan hukum dalam upaya pemberantasan pendanaan teroris di Indonesia belum efektif.
"Pengusaha/wiraswasta (5.32), pengurus/anggota ormas (5.11), kemudian pengurus/anggota parpol (4.99). Terlebih dalam menghadapi perubahan pola pikir radikalisme yang mengatasnamakan keyakinan tertentu," tutup Kiagus.
(adf/rvk)
