Sidang Nur Alam, Dirjen Minerba ESDM Ditanya soal Izin Pertambangan

Jakarta - Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam. Dia menjelaskan soal prosedur penerbitan izin pertambangan yang berlaku.

"Ketika ada sesuatu yang dibolehkan untuk diberlakukan surut, apakah surat keputusan dari ESDM bahwa penciutan wilayah kontrak karya itu disetujui apakah dalam rentang waktu itu pemprov yang mempunyai wilayah itu bisa mengeluarkan izin?" tanya jaksa KPK pada Bambang dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).

Baca juga: KPK: Perbuatan Nur Alam Termasuk Tipikor, Ada Niat Jahat

"Sampai legal formal keluar tidak boleh dikeluarkan izin dalam bentuk apapun," jawab Bambang.

Yang dimaksud berlaku surut adalah surat keputusan soal permohonan penciutan wilayah pertambangan. Permohonan yang berlaku surut itu diakibatkan proses pengecekan lapangan oleh tim ESDM yang membutuhkan waktu cukup lama.

Terkait dengan kasus Nur Alam, jaksa menanyakan apakah saat pengecekan teknis oleh ESDM menemukan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Bambang mengaku tidak tahu soal kondisi di lapangan saat itu.

Baca juga: Nur Alam Jalani Sidang Kasus Korupsi Penerbitan Izin

"Apakah pada saat pengecekan teknis setelah diterimanya surat permohonan pada 10 Desember 2009 ada diketahui bahwa wilayah yang diciutkan tersebut ada diambil untuk pencadangan wilayah bahkan IUP eksplorasi suatu perusahaan tertentu, AHB (Anugerah Harisma Barakah) di sini?" tanya jaksa.

"Saya tidak tahu. Tidak ada informasi itu," ujarnya.

"Waktu pengecekan mereka hanya mengecek lapangan apakah ada areal terganggu apa tidak," sambung Bambang.

Bambang juga menjelaskan pemerintah provinsi harus patuh terhadap Kepmen ESDM nomor 1603. Ia menyebut jika ada sudah ada izin pertambangan yang berada di satu wilayah, maka izin baru harus ditolak.

"Di pasal 10 ayat 2 kalau nggak salah diatur juga apabila di situ sudah terdapat pengusahaan pertambangan apakah itu dalam kontrak karya, ataupun IUP sendiri dan kebetulan itu jenisnya mineral dan batu bara itu tidak bisa di lakukan. Artinya kalau sudah ada izin yang terdahulu itu harusnya ditolak," jelas Bambang.

Baca juga: Modus Korupsi Nur Alam, Terbitkan Izin Tambang Abal-abal

Sebagai informasi, Nur Alam ketika disebut melakukan korupsi dengan modusnya menerbitkan surat izin usaha pertambangan yang dibikin seolah-olah sesuai prosedur, padahal tidak. Izin itu diberikan karena adanya surat permohonan pencadangan wilayah pertambangan 3.024 Ha kepada Nur Alam selaku Gubernur Sultra yang mana lokasi dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia pada blok Malapulu di Pulau Kabaena.

Selain itu, wilayah tersebut sebagian termasuk dalam kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

(HSF/dhn)