.webp)
"Saya lihat masih banyak misal sebuah program itu anggarannya Rp 300 juta. Tapi untuk mensukseskan program itu anggarannya tidak lebih dari Rp 100 juta. Yang Rp 200 juta itu untuk ATK, rapat ini itu, rapat koordinasi. Nah ini manfaat dari program itu kurang dari Rp 100 juta, tapi kunjungan daerah dan rapat-rapatnya lebih dari Rp 200 juta. Jadi tolong dibongkar kembali dan disinkronkan," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Tjahjo meminta agar rapat kerja Eselon I dan Sekretaris Dirjen Pajak segera dilakukan. Rapat bertujuan untuk mengecek kembali anggaran yang sudah tersusun dalam DIPA APBN 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018 ke pejabat Eselon I, Senin (18/12/2017) Foto: Tsarina Maharani-detikcom |
"Dengan diterimanya DIPA ini, saya minta pada pak Sekjen untuk membuat rapat kerja sehari atau dua hari yang diikuti oleh seluruh Eselon I dan Sekretaris Dirjen dan Pajak," tutur Tjahjo.
"Walaupun DIPA 2018 sudah tersusun dengan rapi, tapi tolong dibaca lagi dengan detail per item, yang tidak fokus langsung dicoret. Kalau penyerapan habis tapi program tidak fokus ya dicoret. Manfaatnya juga lihat ada tidak untuk masyarakat secara umum? Kalau tidak ada bisa digabung atau dicoret," imbuhnya.
Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan jajaran Eselon I untuk mempersiapkan lelang pada awal 2018. Tjahjo tidak ingin kegiatan program menumpuk di akhir tahun.
"Setelah penerimaan DIPA ini saya minta mulai Januari sudah harus ada persiapan program dan lelang. Jangan sampai pelaksanaannya numpuk di November atau Desember. Kayak sekarang masih ada yang numpuk," katanya. (fdn/fdn)
