Banyak CCTV-Monitor Mati, Bagaimana Control Room DPR Berfungsi?

Jakarta - Kamera pengawas (CCTV) di control room kompleks parlemen ditemukan banyak yang tidak berfungsi. Dari 136 unit CCTV di kontrol gedung DPR, hanya 18 yang berfungsi. Bagaimana control room DPR berfungsi.

Plt Ketua DPR Fadli Zon sempat tercengang dengan kondisi ini. Hal ini diketahui Fadli setelah melakukan sidak di kompleks DPR pada Jumat (16/12) lalu.

"Yang agak mencengangkan itu adalah CCTV. Terus terang saja tadi kita melihat control room CCTV, dari 136 CCTV ternyata yang bekerja cuma 18, di control room juga mati semua," kata Fadli setelah melakukan sidak di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ketua BURT Minta Kesekjenan Evaluasi Kabiro di DPR

Baca juga: Ikut Sidak DPR, Ketua BURT Kaget Anggaran Listrik dan CS Bengkak

Baca juga: Sidak Kompleks Gedung DPR, Fadli Zon Kesal Banyak CCTV Tak Nyala

Fadli pun sempat geram dengan banyaknya CCTV di DPR yang tidak berfungsi. Fadli menilai pengawasan di DPR masih sangat lemah.

"Saya kira sebagai lembaga tinggi negara DPR itu sistem pengamanan kita ini ternyata masih sangat lemah," ujarnya.

Atas kondisi ini, Fadli menuturkan pihaknya akan segera membahas hasil temuan sidaknya. Politikus Gerindra itu menyebut kinerja Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR masih amatir.

"Kita akan rapatkan segera karena, menurut saya, (masalah) CCTV ini luar biasa. Masak mati gitu dan ternyata mungkin saya juga belum lihat kameranya seperti apa, kamera beneran apa nggak tuh," sebut Fadli.

"Jangan-jangan kenapa kok bisa mati dan kenapa tidak ada maintenance terhadap kamera CCTV, monitornya juga nggak berfungsi dengan baik. Servernya nyala, tapi nggak ada apa-apa. Menurut saya, ini amatiranlah," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Anton Sihombing tercengang dengan anggaran listrik di kompleks DPR yang mencapai Rp 50 miliar. Ia pun mempertanyakan kerasionalan angka tersebut.

"Coba bayangkan, listrik saja sampai Rp 20 miliar, listrik apaan sampai Rp 20 miliar di sini, ya nggak? Cleaning service hampir Rp 50 miliar, apa yang di cleaning?" kata Anton di Kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12).

Tak hanya anggaran yang membengkak, Anton pun mengoreksi kinerja pamdal yang dinilai kurang memuaskan. Anton pun berniat untuk mengubah hal tersebut.

"Pamdal-pamdal, masa tamu yang dicurigai. Satu tahun tamu nggak ada yang dicurigai. Itu saya coba ubah," tuturnya.

Anton menyebut kelalaian tersebut merupakan tanggung jawab dari kepala biro yang menangani hal tersebut di masa sebelumnya. Ia menuturkan pihaknya akan melakukan audit pada seluruh aspek dan meminta agar penanggungjawab yang telah bertahun-tahun menjabat agar diganti.

"Ini tanggung jawab kepala biro yang dulu. Saya minta kalau seseorang itu kalau sudah beberapa tahun agar diganti, jangan jadi raja, tidak ada raja di DPR ini. Biar Kesekjenan mengelola uang, uang itu harus transparan," ujarnya. (nvl/rvk)