DetikNews
Kamis 14 Desember 2017, 19:20 WIB

Yakin Tidak Korupsi e-KTP, Ganjar Siap Mundur Jika Terbukti

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Yakin Tidak Korupsi e-KTP, Ganjar Siap Mundur Jika Terbukti Foto: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Dok. Pemprov Jateng)
Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meyakinkan dirinya tidak menerima uang dalam mega kasus korupsi e-KTP. Selain mengungkapkan hal-hal janggal, ia dengan tegas akan mundur dari jabatan jika dirinya korupsi.

Hal itu diungkapkan dalam Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan Kabupaten Kota Se Jateng di di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jateng dan dipertegas saat wawancara usai acara.

"Ya iyalah kalau saya memang korupsi, saya mundur, meskipun kejadian di DPR, ya malu saya. Malu, mas. Saya tidak korupsi dituduh korupsi juga malu, lah," kata Ganjar, Kamis (14/12/2017).


Dalam kasus tersebut Ganjar sempat disebut menerima uang Rp 5 miliar dalam amplop dari anggota DPR Mustokoweni pada September atau Oktober 2010. Ganjar menilai ada kejanggalan yaitu Mustokoweni sudah meninggal pada Juni 2010, sedangkan uang Rp 5 miliar menurut Ganjar janggal dimasukkan dalam amplop.

"Katanya dulu ada orang yang melihat saya, saya bawa amplop, apa iya Rp 5 milyar dalam amplop. Kapan itu, tanya ke pengacara, September Oktober, bu Mustokoweni meninggal bulan Juni," tandasnya.

"Yang nuduh kan 1 orang, tok," imbuh Ganjar.


Nama Ganjar dan beberapa orang lainnya juga sempat hilang dalam dakwaan pada sidang dengan terdakwa Setya Novanto. Pada terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong nama Ganjar masih ada di sana.

"Dulu (nama) saya ada ribut, sekarang tidak ada ya ribut. Ini sudah jadi kewenangan jaksa," pungkasnya

Terkait status Ganjar, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sempat menanyakan kepada Pimpinan KPK Alexander Marwata yang hadir dalam acara tersebut.

"Pak Alex saya mohon kejelasan status pak gubernur terkait e-KTP, ini bagaimana, kalau ya, ya ambil saja pak gubernur, tapi kalau tidak ya segera saja deklarasikan dan bersihkan," katanya.

Alex pun menjelaskan, untuk menetapkan tersangka tidak bisa hanya mengandalkan kata satu orang saja. Butuh verifikasi dan klarifikasi untuk menunjukkan seseorang benar-benar terlibat.

"Dalam pembuktian orang tidak hanya mengandalkan kata orang atau bukti sepihak, sementara verifikasi dan klarifikasi itu masih jauh dari fakta hukum yang bisa menunjukkan yang bersangkutan betul-betul terlibat atau betul menerima," jelas Alex.
(alg/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed