.webp)
Dikutip dari rilis dari KBRI Warsawa Selasa (12/12/2017), hal-hal yang dibahas dalam pertemuan di kurun waktu 27-28 November 2017 itu antara lain kesepakatan untuk mengadakan Sidang Komisi Bersama IndonesiaโPolandia di Jakarta pada tahun 2018 disertai dengan kegiatan Interfaith Dialogue yang akan dipimpin pejabat setingkat Wamenlu. Selain itu ada juga pembahasan mengenai situasi keamanan di Timur Tengah dan dinamika politik di Arab Saudi serta peran Indonesia dalam Rakhine State dan isu terorisme di Marawi.
Dalam pertemuan bilateral ini, dibahas pula topik pembicaraan kerjasama ekonomi dalam bidang pertahanan dan maritim, dimana Polandia mengharapkan tenaga kerja terampil dari Indonesia untuk memasuki pasar kerja Polandia. Untuk tawaran dari Polandia ini Wamenlu RI berjanji akan membicarakannya dengan BNP2TKI. Isu lain yang juga dibahas adalah kerja sama eksplorasi 2000 miles di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan niat Polandia untuk membangun smelter di wilayah Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fachir juga sempat mengunjungi Ketua Senat Polandia, sebagai kunjungan balasan pada waktu beliau berkunjung ke Indonesia.
Pertemuan dengan Kepala Perwakilan RI di Eropa Timur
Dalam kunjungannya ini, Fachir juga melakukan pertemuan konsultasi dengan para Kepala Perwakilan (Keppri) RI di Wilayah Eropa Timur yang bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Warsawa. Pertemuan yang dihadiri 12 Keppri yaitu dari negara Bosnia dan Herzegovina (KBRI Sarajevo), Bulgaria (KBRI Sofia), Federasi Rusia (KBRI Moskow), Finlandia (KBRI Helsinki), Kroasia (KBRI Zagreb), Republik Ceko (KBRI Praha), Serbia (KBRI Beograd), Slovakia (KBRI Bratislava), Hungaria (KBRI Budapest), Swedia (KBRI Stockholm), Ukraina (KBRI Kiev), dan Polandia (KBRI Warsawa).
 Foto: Dok Kemlu |
Pada pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut, Wamenlu membahas beberapa isu-isu khusus yaitu:
1. Pelaksanaan tugas KBRI agar dapat memperhatikan sinergi antara perwakilan dan pusat untuk mendorong kegiatan yang bersifat result oriented;
2. Peningkatan turisme dengan melakukan promosi pariwisata yang tidak sekedar event oriented. Potensi pariwisata Indonesia yang menawarkan keindahan alam, sensory wonders, keberagaman budaya dan eksplorasi alam dapat dikemas dan disesuaikan dengan karakter wisatawan, contoh wisatawan Swedia yang cenderung mencari wisata budaya dan pantai.
Konektivitas penerbangan dari kawasan Eropa Timur, Tengah dan kawasan Nordik dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan wisatawan sehingga target 20 juta wisatawan pada tahun 2019 dapat tercapai;
3. Diplomasi ekonomi dimana perwakilan sebagai ujung tombak pemasaran dan promosi Indonesia. Perjanjian perdagangan bilateral Prefential Trade Agreement, Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang segera harus dituntaskan untuk menghilangkan kendala tim perunding dan prioritas dari Kemendag. Pengupayaan pembentukan business council antara Indonesia dengan negara akreditasi serta pendekatan dengan asosiasi pengusaha seperti APINDO juga merupakan langkah lain untuk memudahkan penggalangan pelaku bisnis dalam hal matchmaking dan promosi perdagangan;
4. Peran KBRI dalam memprioritaskan perlindungan terhadap WNI di masing-asing negara akreditasi dan pengupayaan bebas visa bagi WNI pemegang paspor biasa.
Di samping itu, Wamenlu juga menekankan penanganan isu kelapa sawit/crude palm oil (CPO) di Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu Sustainable Development Goals (SDGs). Promosi CPO menjadi prioritas karena memberikan konstribusi bagi ekonomi nasional yang signifikan dan keterlibatan tenaga kerja Indonesia. Dengan melakukan kampanye positif yang di dukung dengan kajian akademis dari kalangan ahli mapun akademisi asing diharapkan dapat membantu dukungan terhadap perdagangan CPO di UE dengan tetap mengikuti perkembangan negosiasi RI-UE terkait CEPA. (fjp/fjp)
