Tiru Belanda, Sandi: Surati Kami Jika Ingin Video Rapat Diunggah

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mempersilakan warga yang ingin meminta video rapat Pemprov DKI diunggah ke Kanal YouTube Pemprov DKI untuk berkirim surat. Hal itu, kata Sandi, sebagai esensi dari keterbukaan informasi di Pemprov DKI.

"Esensinya keterbukaan kalau mau silakan tulis surat ke kami nggak ada masalah," kata Sandi, di Kawasan Penggilingan, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017).

Baca juga: Sandi Tak Ingin Video Rapat Pemprov Jadi Meme untuk Memecah Belah

Sandi menuturkan, hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Sepenuturan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta, Dian Ekowati, kata Sandi, warga diharuskan untuk berkirim surat secara resmi ke pemerintah untuk meminta keterbukaan.

"Di Belanda yang paling terbuka sendiri konsepnya kalau minta keterbukaan itu harus ada surat resmi harus ada organisasinya dan itu akan diberikan," ujarnya.

Jika warga meminta secara resmi dengan berkirim surat, Sandi memastikan video yang diminta warga tersebut akan diunggah ke kanal YouTube Pemprov DKI.

"Kita kasih. We're open kimono, open kebaya nggak ada yang ditutupin," katanya.

Baca juga: Sandiaga Ingin Pengelolaan APBD DKI Terbuka Bak 'Open Kimono'

Sebelumnya, Kanal Pemprov DKI Jakarta di YouTube kini terlihat jarang mengunggah video rapat pimpinan dengan SKPD terkait. Sandiaga mengatakan, tidak diunggahnya video rapat ke YouTube bukan berarti ada hal yang ditutupi.

"Tidak ada yang ditutupi. Tapi kita ingin channel yang ada di Pemprov tidak untuk memecah belah. Takut kalau ada rapim, ada yang isu memecah belah itu nantiKita tidak mau push sesuatu yang mengkhawatirkan, memecah belah antara warga. Karena ini sudah masuk natal dan tahun baru. Kita gunakan untuk merangkul semua. Jadi kita hindari yang berpotensi untuk cibiran, ejek mengejek antar kelompok masyarakat," kata Sandiaga kepada wartawan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2017). (imk/imk)